Sudirman Said Beberkan soal KKN: Gambar Wapres di Sekolah-Kantor Itu Simbol Telanjang Nepotisme!

Suara.com - Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said mengungkap soal simbol nepotisme yang dewasa ini dianggap sudah terlihat secara telanjang. Bahkan, menurutnya, simbol nepotisme itu terpampang di ruang sekolah hingga kantor-kantor.

Pernyataan keras itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam siniar yang tayang di channel Youtube, Abraham Samad SPEAK UP pada Kamis (4/7/2025). Dalam siniar itu, akademisi sekaligus pegiat antikorupsi itu awalnya menjelaskan soal korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang bisa membahayakan sistem kepemerintahan.

"Kenapa sih KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang dilarang? Pertama korupsi kan jelas pencurian ya. Kolusi itu jelas persekongkolan. Nah nepotisme jelas adalah memaksakan orang-orang yang tidak punya kapasitas yang hanya gara-gara hubungan kekerabatan dipaksakan menduduki posisi terpenting," beber Sudirman Said dalam siniar yang dipantau pada Jumat (4/7/2025).

Saat menjelaskan soal simbol nepotisme, Sudirman Said turut menyinggung soal foto wakil presiden alias wapres yang kerap dipajang di ruang sekolah dan perkantoran. Namun, Sudirman tidak menjelaskan soal foto wapres itu secara gamblang. Dia hanya menyebut jika simbol nepotisme yang ada di ruang publik itu pun telah meresahkan. 

"Dan sekarang simbol KKN itu, simbol nepotisme ada di ruang-ruang kantor. Gambar wakil presiden itu di sekolah-sekolah, di kantor-kantor itu simbol telanjang dari nepotisme yang sangat mengganggu suasana bernegara kita gitu. Saya minta maaf bicara agak terus terang," ujarnya.

Ungkit 'Dosa-dosa'  Jokowi

Dalam siniar tersebut, Sudirman Said secara blak-blakan mengungkap 'dosa-dosa' Jokowi selama dua periode menjabat sebagai presiden. Menurutnya, banyaknya dugaan penyelewengan kekuasan oleh Jokowi membuat demokrasi di Indonesia mundur.

Bahkan, dia menyebut jika Jokowi telah membuat lubang hitam alias black hole lantaran dianggap telah mengacak-acak konstitusi dan perangkat hukum selama berkuasa.

Dalam siniar itu, Sudirman Said menyebut Jokowi telah meruntuhkan cita-cita reformasi, salah satunya dengan cara melemahkan kewenangan KPK untuk memberantas masalah korupsi lewat pengesahan UU KPK yang baru.

"Menurut saya terjadi satu black hole, satu lubang hitam ya. Karena pada periodenya Pak Jokowi inilah hasil reformasi yang dulu kita pingin demokrasi, pingin penegakan hukum, hapuskan KKN, KPK-nya diperkuat segala macam itu semua dengan sengaja menurut saya diambrukin," ungkap Sudirman Said dalam siniar yang dipantau pada Jumat.

Eks Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) menganggap pelemahan KPK di era Jokowi berkuasa memang disengaja demi untuk melanggengkan dinasti politiknya.

"Menurut saya dengan sengaja. Sekarang kita harus simpulkan begitu. Mengapa? Karena ujungnya adalah yang jadi agenda bukan memperbaiki negara, tapi bagaimana mengikuti kepentingan pribadi dan keluarganya, sampai-sampai seluruh tatanan hukum etik itu dilabrak," ungkap Sudirman.

Dalam siniar itu, Sudirman Said juga membeberkan 'dosa-dosa' Jokowi selama 2 periode menjabat sebagai kepala negara. Selain soal isu tiga periode yang sempat membuat gempar publik, Sudirman Said juga menyinggung saat Jokowi menggunakan institusi Polri yang sempat ramai diistilahkan sebagai 'Partai Cokelat' pada Pilpres 2024 lalu. Parcok disebut-sebut digunakan Jokowi untuk membantu memenangkan putranya, Gibran Rakabuming Raka saat menjadi cawapres.

"Dulu kita berpikir baiklah barangkali pada periode pertama Pak Joko Widodo itu fokus pada infrastruktur, dengan harapan pada periode kedua barangkali nata-nata governance segala macam. Tapi ternyata yang terjadi adalah semakin apa tidak terkendali," beber Sudirman Said.

"Isu tiga periode di periode itu pula terjadi muncul istilah parcok (partai cokelat) yang bagi saya kalau saya jadi keluarga polisi marah karena saya adalah sebagai polisi tugasnya to serve and protect tapi kemudian disebut sebagai parcok. Itu kan sebenarnya menyinggung, ya penghinaan gitu," sambungnya.

Selain itu, Sudirman Said juga turut mengulas soal penyaluran bantuan sosial (bansos) yang gencar dilakukan oleh Jokowi di masa Pemilu 2024 lalu.

"Bansos gila-gilaan, ada studi oleh ekonom kita, pada waktu-waktu menjelang dan sesudah pemilu itu rupanya pertumbuhan terbesar dari ekonomi datang dari bansos yang dibagi secara gila-gilaan gitu. Dan saya orang kampung, saya di desa itu mendengar seminggu bisa dapat telur dua kali, dapat beras dua kali segala macam," ungkapnya.

Imbas dari dugaan penyelewengan kekuasaan selama Jokowi menjabat presiden memicu terjadinya black hole yang berimbas kepada kemorosotan demokrasi.

"Jadi saya sebut low hole apa namanya black hole itu karena di tangan Pak Jokowi beserta perangkatnya itu demokrasinya mundur. KPK yang harus menjadi penjaga terakhir dilumpuhkan dengan sengaja," ujarnya.

"Kemudian tadi ada sebutan parcok yang namanya etika tidak ada lagi diabaikan begitu. Sampailah pada ujung dari kesemuanya adalah oh ternyata ujungnya nepotisme," sambung Sudirman Said.