REGIONAL:
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua di Kantor Kemendagri, Jakartw pada Senin (7/7/2025).
Agus yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu menggantikan posisi Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong.
Dalam sambutannya, Tito berpesan kepada Agus untuk menyelesaikan beberapa persoalan di Papua. Salah satu yang utama perlu diperhatikan adalah persiapan menuju penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Papua pada 6 Agustus mendatang.
"Khusus untuk Provinsi Papua dilakukan PSU seluruhnya kalau saya tidak salah ya. Seluruhnya pada tanggal 6 Agustus nanti. Kita berharap pemilu ini dapat berlangsung secara aman, tertib," ujar Tito.
Tito mengatakan, persiapan menuju PSU sudah dilakukan oleh Pj Gubernur sebelumnya, termasuk urusan alokasi anggaran. Eks Kapolri itu menyebut Agus tinggal melanjutkan dan mengeksekusinya.
"Baik untuk KPUD, Bawaslu daerah. Kemudian untuk keamanan juga sudah, keuangan. Tinggal tolong dijaga situasi politiknya supaya betul-betul bisa aman," ungkapnya.
Selama menjabat, Agus juga diminta Tito untuk aktif berkoordinasi dengan para pimpinan dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua. Hal ini dinilainya penting lantaran masyarakat Papua yang tergolong heterogen.
Tito juga meminta Agus yang sudah berpengalaman mengurus keuangan daerah-daerah dan tiga kali menjabat Pj Gubernur untuk membenahi persoalan keuangan di Papua.
"Seandainya ada masalah-masalah yang perlu dikomunikasikan ke pusat ke saya, ke wamen, silakan. Kita carikan solusinya, terutama masalah keuangan," katanya.
Usai dilantik, Agus meminta kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) turut menyukseskan pelaksanaan PSU di Papua.
"Saya juga berpesan kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas, untuk bekerja profesional, tidak ikut politik praktis, dan terus ikut bersama-sama menyukseskan Pilkada," tutur Agus.
Ia juga berjanji akan membenahi APBD Papua yang masih defisit dengan melihat rencana belanja, merestrukturisasi perencanaan, memangkas anggaran yang tidak prioritas, dan fokus menjalankan program yang berdampak ke masyarakat.
"Sehingga nanti tentu akan kita lihat per OPD, per dinas bagaimana anggarannya," pungkasnya.
TERPOPULER
