Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah. Menurutnya, kebijakan ini masih bersifat sepihak dan merugikan.
"Kita akan terus mendorong pemerintah agar pemerintah memperluas pangsa ekspor ke negara-negara nontradisional, bahasa sehari-hari yang kita sampaikan kepada pemerintah," kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, dilansir Antara, Rabu (16/7/2025).
Meski mengapresiasi upaya tim negosiasi Prabowo, Said ingin pemerintah mengkaji ulang dampak dari tarif 19 persen tersebut. Ia menilai kebijakan ini sejatinya dibuat Trump untuk menutupi defisit negaranya sendiri.
"Tarif ini diberlakukan oleh Trump untuk menambal defisit yang dia bikin sendiri dan ujung-ujungnya sebenarnya juga rakyat Amerika dirugikan. Dan dengan kenaikan tarif itu, harga jual naik juga di AS," katanya.
Said juga mengungkapkan bahwa Banggar DPR bersama pemerintah telah sepakat untuk menyiapkan mitigasi atas pemberlakuan tarif Trump ini. Ia menyayangkan iklim perdagangan global yang kembali seperti era sebelum Perang Dunia II, di mana kesetaraan dan keadilan diabaikan.
"Jadi, nyaman. Kesetaraan terbangun antarnegara pasca-Perang Dunia II, kan itu yang terjadi. Tapi, sekarang, kembali lagi ke suasana Perang Dunia II Itu yang sangat disesalkan," katanya.
