Upacara HUT ke-80 RI Kembali ke Jakarta, Prabowo Disebut Tak Memaksakan Seperti Jokowi Mau di IKN

Suara.com - Istana memastikan pelaksanaan upacara HUT ke-80 RI dilaksanakan di Jakarta, bukan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, melihat keputusan pemerintahan Prsiden Prabowo Subianto tersebut sudah tepat.

Jamiluddin mengatakan penetapan Jakarta sebagai lokasi penyelenggaraan upacara kemerdekaan sudah tepat. Sebab, kata dia, Jakarta sampai saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara.

"Karena itu, memang sudah sepantasnya upacara kemerdekaan utama (secara nasional) dilaksanakan di ibu kota negara Jakarta," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Kamis (17/7/2025).

Sebaliknya, Jamiluddin menilai aneh bila upacara kemerdekaan justru tidak dilaksanakan di ibu kota.

Ia menyoroti pelaksanaan upacara kemerdekaan pada tahun lalu yang terkesan dipaksakan oleh Joko Widodo di akhir masa kepemimpinannya.

"Karena itu, akan terasa aneh bila upacara kemerdekaan secara nasional dilaksanakan bukan di ibu kota negara. Keanehan itu memang sudah terlihat kala Joko Widodo pada tahun 2024 memaksakan upacara kemerdekaan di IKN," kata Jamiluddin.

"Meskipun dalam UU RI No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotolan, acara kenegaraan seperti upacara kemerdekaan dapat dilaksanakan di ibu kota negara atau di luar ibu kota negara RI," sambung Jamiluddin.

Ia menegaskan kembali secara nasional upacara kemerdekaan sebaiknya dilaksanakan di ibu kota negara, sementara upacara yang sama di level yang lebih rendah dapat dilaksanakan di luar ibu kota negara RI.

"Jadi Presiden Prabowo Subianto kiranya sudah menempatkan upacara kemerdekaan secara proporsional. Prabowo tidak menempatkan upacara kemerdekaan untuk kepentingan dan ambisi pribadi, seperti sudah dilakukan di era pemerintahan Jokowi pada tahun 2024," kata Jamiluddin.

Jamiluddin berpandangan pemilihan Jakarta ketimbang IKN sebagai tempat upacara kemerdekaan atas pertimbangan yang logis.

"Prabowo masih melihat Jakarta sebagai ibu kota negara sehingga paling layak dilaksanakan upacara kemerdekaan. Jadi, upacara kemerdekaan tidak lagi dilaksanakan di IKN bukan karena Pemerintahan Prabowo tidak konsen dengan IKN," ujar Jamiluddin.

"Pertimbangan utamanya kiranya pada patut tidak upacara kemerdekaan dilaksanakan di luar ibukota negara. Selain itu, upacara kemerdekaan di IKN akan memperbesar anggaran. Hal itu kiranya tak sejalan dengan kebijakan efisiensi yang diambil Prabowo," kata Jamiluddin.