Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebagai salah satu instrumen strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Pasalnya, berdasarkan data yang dipaparkannya, masih terdapat sejumlah daerah yang belum memiliki cadangan pangan. Penekanan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Pada kesempatan tersebut, Tito menjelaskan, pemerintah pusat telah menyediakan dasar hukum yang mendukung pembentukan cadangan pangan daerah. Namun, pelaksanaan di lapangan masih belum merata.
“Sejumlah undang-undang [tentang CPPD] tadi sudah disampaikan, aturan, hukum, PP (Peraturan Pemerintah) sampai Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) sudah ada. Tapi, enggak semua daerah yang mengerjakan itu, ada yang mengerjakan ada yang tidak. Beberapa bahkan yang tidak memiliki cadangan sama sekali,” ujar Tito.
Selain cadangan pangan, Tito juga menyinggung pentingnya daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang pangan. Hal ini seperti yang dilakukan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Ia menyebutkan, kebutuhan pangan Provinsi DKI Jakarta banyak didukung oleh BUMD di bidang pangan seperti Food Station dan ID Food.
“Sebenarnya rekan-rekan bisa meniru, mungkin datang ke provinsi yang memiliki atau kabupaten/kota yang memiliki BUMD pangan yang sukses, [kemudian] belajar kenapa mereka bisa sukses,” jelasnya.
Tito juga mengingatkan bahwa pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang selalu dibutuhkan, terlebih dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat. Karena itu, perencanaan dan intervensi yang berkaitan dengan pangan harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.
Ia menekankan, Presiden Prabowo juga memiliki perhatian terhadap sektor pangan. Menurut Presiden, negara yang merdeka bukan hanya terlepas dari penjajah, tapi juga berdaulat secara ekonomi, khususnya pangan. “Makanya Beliau (Presiden) banyak sekali program mengenai pangan, termasuk Makan Bergizi Gratis, misalnya Ketahanan Pangan anggaran banyak sekali dipakai untuk itu,” jelasnya.
Oleh karena itu, Tito menegaskan agar Pemda memberikan perhatian lebih terhadap isu ketahanan pangan. Hal ini termasuk mendirikan BUMD di bidang pangan yang dapat belajar dari daerah yang berhasil menjalankan program tersebut.
Turut hadir secara langsung dalam Rakor tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti; Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran; Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono; serta Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Hermawan. ***
TERPOPULER
