Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu sasaran publik setelah muncul kabar tentang kenaikan pajak atau hal tertentu yang mendadak kena pajak.
Misalnya kebijakan beli emas batangan jadi kena pajak. Ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2025.
Dalam PMK 51/2025 menjelaskan tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,25 persen akan dikenakan untuk pembelian emas batangan.
Sebelumnya juga ada ketentuan baru untuk penjual online yang kena pajak juga.
Itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang di dalamnya mengatur terkait pemungutan pajak atas transaksi di e-commerce.
Aturan baru ini juga menetapkan tarif pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen.
Dalam aturan tersebut, hanya e-c0mmerce berpendapatan Rp500 juta ke atas yang akan dikenai pajak. Besarannya untuk pendapatan Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar adalah pph final 0,5 persen.
Bukan hanya itu, aktivitas bermedia sosial juga diisukn akan kena pajak.
Masih melansir laman resmi Direktorat Jenderal Pajak, sebenarnya bukan pengguna media sosial yang akan dikenai pajak. Namun, penghasilan dari media sosial atau dikenal dengan istilah over the top (OTT).
Terlepas dari penjelasan pemerintah soal pajak, banyak masyarakat awam yang akhirnya mengeluh karena apa-apa kena pajak.
Sri Mulyani akhirnya menjadi sasaran utama untuk disalahkan publik sebagai pemimpin di Kementerian Keuangan yang memungut pajak dari rakyat.
Akhir-akhir ini, akun Instagram Sri Mulyani diserang netizen yang meluapkan amarah tentang pajak ini.
"Ibu ngga kasian sama rakyat?" komentar netizen di salah satu postingan Sri Mulyani.
"Ibu enak orang kaya.cuma satu hari jadi orang miskin ibu biar tau seribu itu berharga bagi rakyat miskin," curhat netizen.
"Ibu terlalu lama jadi menteri, mending ganti sama yang lebih muda," komentar netizen lain.
TERPOPULER
