Infografis
Suara.com - Langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memilih untuk tidak bergabung dalam pemerintahan dan berperan sebagai penyeimbang mendapat respons positif dari kalangan elite politik.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menyebut sikap tersebut sebagai bentuk kedewasaan politik yang patut dihargai.
"Saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, sikap PDI-P sudah sangat baik, sangat guyub ya," ujar Eddy saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025.
Menurutnya, sikap PDIP yang tetap terbuka untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, sembari mengkritisi jika ada hal yang menyimpang, menunjukkan komitmen terhadap kepentingan bangsa di atas segalanya.
"Dalam artian bahwa sebagai partai tetap bisa bersikap objektif menyampaikan sesuatu hal yang memang perlu ditegakkan. Kalau memang ada koreksi, itu dilakukan, tetapi tetap mendukung suatu hal yang baik," lanjut Eddy.
Ia bahkan mengenang pengalaman serupa yang pernah dialami PAN saat berada di luar pemerintahan namun tetap bersikap konstruktif.
"Sikap PDIP itu pernah kita rasakan juga di PAN. Bahwa PAN ketika berada di luar pemerintahan, tidak ada representasi dalam pemerintahan, tetapi mendukung pemerintahan dan melakukan hal yang sama. Yang baik kita dukung sepenuhnya, dan yang sekiranya belum, ya tentu berikan kritik yang konstruktif," jelasnya.
Sikap ini juga sejalan dengan pernyataan Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Andreas Hugo Pareira, yang menegaskan bahwa peran penyeimbang diambil atas arahan langsung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Menurut Andreas, dukungan kepada pemerintah tidak harus diwujudkan lewat keterlibatan di dalam kabinet.
Baca Juga: Babak Baru Politik: Prabowo Rangkul Oposisi Usai Terbit Abolisi dan Amnesti?
"Bergabung tidak harus ada di dalam pemerintahan, tetapi bagaimana kita memberikan dukungan secara substantif, secara kualitatif terhadap pemerintahan," ujarnya kepada wartawan, Selasa, 5 Agustus 2025.
Andreas menjelaskan bahwa dengan posisi di luar pemerintahan, PDIP tetap dapat memberi masukan yang membangun—bahkan berfungsi sebagai penyeimbang yang sehat bagi demokrasi.
"Mengkritisi hal-hal yang kemudian perlu menjadi kritik terhadap pemerintah dan itu saya kira hal yang juga dihendaki oleh presiden," katanya.
"Bahwa presiden juga membutuhkan second opinion dari luar pemerintahan untuk melihat perkembangan-perkembangan bagaimana program-program pemerintahan yang dijalankan," sambungnya.
Dengan menjadi penyeimbang, PDIP diyakini bisa menyuarakan keragaman pendapat publik dan tetap menjaga relasi yang sehat antara partai politik dan lembaga eksekutif.
Sikap ini mencerminkan semangat kolaboratif tanpa kehilangan independensi, serta memperkaya sistem demokrasi dengan mekanisme check and balance yang kuat.
