Demi Kepastian 'Status' Wakil Presiden, DPR-MPR Harus Segera Bahas Surat Pemakzulan Gibran

Suara.com - Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mendesak agar DPR dan MPR segera merespons surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan melakukan pembahasan.

Menurutnya DPR dan MPR harus segera menyikapi surat yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI agar tidak menggantung.

Ia menyebut bagaimanapun nantinya sikap DPR dan MPR soal nasib Gibran, urusan belakang. Terpenting ditegaskannya DPR dan MPR harus segera merespons.

"Ya sudah, kalau memang harus akhirnya Gibran, ya sudah Gibran (yang menjadi wapres). Enggak usah dibahas lagi," kata Connie dikutip dari channel You Tube Budiman Tanuredjo pada Kamis (7/8/2025).

Menurutnya sikap DPR-MPR yang belum menentukan sikap soal surat itu, bukan hanya menggantung bagi para Forum Purnawirawan Prajurit TNI, tapi juga bagi Gibran yang merupakan sosok yang dipersoalkan. Selain itu juga membuat ketidak pastian kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Berdampak sangat, tidak fair-nya (tidak adilnya), baik pada Gibran, baik pada Pak Prabowo," kata Connie.

Dia menaruh harapan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk segera mendorong pembahasan surat pemakzulan Gibran.

Menurutnya 'bola' pemakzulan Gibran dapat segera dibahas jika Dasco yang menendangnya.

Perbesar

"Saya berharap pada Dasco lah yang bisa menendang (mendorong pembahasannya di DPR). Harus. Dan harus dari sana (Dasco)," kata Connie.

Baca Juga: Gibran Belanja Tempe ke Pasar, Pedagang Ngadu Minta Rekening Jangan Diblokir

Mengapa Dasco, sebab politisi partai Gerindra itu memiliki pengaruh untuk menggerakkan partai lainnya yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo di DPR untuk membahas surat pemakzulan Gibran.

"Secara logik saja kan enggak mungkin (PDIP dan Nasdem). Mereka juga akan nunggu dulu nih. Ya sudah, mungkin pada Dasco yang harus menendang itu," kata Connie.

Sebagaimana diketahui, terhitung sejak dikirimkan para purnawirawan TNI pada pertengahan Juni lalu, surat yang berisi tuntutan pemakzulan Gibran tak kunjung dibahas oleh DPR-MPR RI.