Prajurit TNI AD Menjerit, Komisi I DPR Ancang-ancang Bentuk Panja Usut KPR Mangkrak Era Dudung

Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, mengatakan, bahwa Komisi I DPR RI akan mempertimbangkan membentuk Pantia Kerja atau Panja untuk mengusut masalah mangkraknya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) swakelola yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) TNI AD.  

Ia mengatakan, terkait masalah ini DPR RI tak perlu membuat Panitia Khusus (Pansus), cukup dengan Komisi I membentuk Panja. 

"Kami tunggu seperti apa, ya tunggu seperti apa. Kalau itu simple ya enggak usah pakai pansus. Ya mungkin cukup tingkat panja. Karena itu urusan komisi satu," kata TB di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8/2025). 

Nantinya, kata dia, soal kemungkinan menbentuk Panja akan melibatkan soal urusan anggaran untuk menelusuri masalah mangkraknya program kredit perumahan untuk prajurit TNI AD tersebut. 

"Ya, begitu. Paling juga nanti melibatkan bagian anggaran dan sebagainya. Kecuali ini merembet kemana-mana ya mungkin pansus menurut hemat saya," ujarnya. 

Lebih lanjut, TB Hasanuddin mengatakan, usai masa reses DPR berakhir pada 15 Agustus mendatang, peluang membentuk Panja akan dibicarakan Komisi I DPR. 

"Kita lihat lah nanti sesudah tanggal 15 kita diskusikan. Dan kami terbuka lah pada saudara-saudara," katanya. 

Ia mengatakan, lewat Panja nanti Komisi I bisa memanggil pihak-pihak terkait soal program tersebut. Pihaknya juga terbuka mendatangi lokasi mangkraknya program kredit perumahan itu. 

"Panja juga bisa. Kita undang jika diperlukan. Kalau perlu ya undang prajurit-prajurit yang kena. Dan kalau perlu kami sudah siapkan untuk mendatangi tempat-tempatnya. Saya sudah punya datanya. Di tempat saya sudah ada 8 titik," katanya. 

"Antara lain paling dekat di Purwakarta. Kemudian di Bekasi. Ada juga di Riau dan sebagainya," sambungnya. 

Kasus KPR Mangkrat Prajurit TNI

Untuk diketahui, ribuan prajurit muda TNI Angkatan Darat dari angkatan 2021–2023 menjerit. Gaji pokok mereka mengalami pemotongan hingga 80 persen untuk cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) swakelola yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) TNI AD. 

Program perumahan yang bersifat wajib ini merupakan gagasan dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) periode 2021–2023, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurachman. 

Akibat potongan yang signifikan tersebut, banyak prajurit hanya menerima sisa gaji bulanan berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp300 ribu. 

Kondisi finansial yang kritis ini memaksa mereka untuk hidup sangat terbatas di barak militer, tidak lagi mampu memberikan dukungan finansial kepada keluarga, bahkan terpaksa berutang di kantin untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. 

Roni dan Lukman — bukan nama sebenarnya — adalah dua dari ribuan prajurit lulusan tamtama yang diwajibkan untuk mengikuti program KPR swakelola BP TWP. 

Gaji pokok mereka yang seharusnya mencapai Rp3,6 juta per bulan, kini hanya tersisa tidak lebih dari Rp300 ribu setelah dipotong untuk angsuran rumah. 

"Dulu bisa kirim ke orang tua Rp2 juta per bulan, sekarang tidak bisa kirim sama sekali,” keluh Lukman kepada tim IndonesiaLeaks pada Mei 2025 lalu.