Suara.com - Gerilyawan Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Selamat Ginting buka suara soal PDIP yang menolak untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan.
Tanpa menebak buntutnya seperti apa, menurut Ginting Presiden Prabowo memberi Amnesti pada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto karena berupaya untuk membangun hubungan baik dengan PDIP.
“Jadi Amnesti untuk Hasto Kristiyanto yang bisa dibilang orang kesayangannya Megawati, nyaris 12 tahun Hasto ini jadi sekjen. Tentu saja ini bisa dianggap sebagai Upaya Presiden Prabowo Subianto membangun hubungan baik dengan PDIP,” ujar Ginting, dikutip dari youtube Refly Harun, Selasa (12/8/25).
“Dimana PDIP adalah Partai yang mempunyai Sejarah Panjang di republik ini dihitung sejak 1927,” tambahnya.
Meskipun PDIP menolak untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan mendatang, namun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tetap menunjukkan respons yang positif.
Buntut dari pemberian Amnesti terhadap Hasto, Megawati menganjurkan partainya untuk mendukung pemerintahan Prabowo.
“Nah partai yang dipimpin Megawati ini akan melihat bahwa ini adalah sebuah tawaran atau putusan itu (Amnesti) adalah tawaran untuk memperkuat koalisi pemerintahan dan meningkatkan stabilitas politik,” urainya.
“Buktinya, setelah ada Keputusan Presiden Prabowo terhadap Hasto Kristiyanto dengan pemberian Amnesti, maka Megawati mendorong atau menganjurkan partainya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto,” sambungnya.
Menurut Ginting, keputusan Prabowo memberi Amnesti bukanlah keputusan yang sepele, melainkan sudah melalui proses konsultasi.
Baca Juga: PDIP Jaga Jarak dari Kekuasaan, Tapi Tetap Kawal Kebijakan Prabowo
“Dalam konteks ini penting untuk memahami bahwa keputusan ini telah melalui proses konsultasi terlebih dahulu dengan DPR yang kebetulan dipimpin oleh Puan Maharani, dan mengacu pada Undang – Undang Dasar 45 serta Undang – Undang Darurat nomor 11 Tahun 54,” urainya.
Ginting menilai jika dilihat dari konteks konstalasi politik di Indonesia, PDIP menjadi partai abu -abu, lantaran menolak oposisi namun menjadi penyeimbang untuk tetap mendukung pemerintahan Prabowo.
“Di sini kalau kita lihat, PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2024 memilih menjadi penyeimbang, bukan oposisi bagi pemerintahan Prabowo,” ujarnya.
“Tentu saja kalau kita melihat dari konteks konstalasi politik di Indonesia, PDIP tentu saja tidak bersedia menjadi oposisi yang seperti diharapkan pihak – pihak lain. Ini kan menjadi partai abu - abu, dengan tidak menjadi oposisi maka stabilitas politik diharapkan dapat terjaga karena PDIP sebagai partai pemenang pemilu memilih untuk bekerja sama dengan pemerintahan bukan menentangnya,” tambahnya.
Ginting mengatakan bahwa Langkah PDIP ini kedepannya akan membuka peluang terjadinya koalisi besar.
“Ini kemudian akan membuka semacam koalisi besar, Langkah PDIP ini membuka peluang terjadinya koalisi besar, antara partai partai politik utama,” ucapnya.
