Demo Desak Bupati Pati Mundur, DPR Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan

Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohamad Toha menanggapi aksi demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati yang mendesak Bupati Sudewo untuk mundur dari jabatannya.

Toha meminta pemerintah provinsi dan pusat untuk turun tangan mengatasi persoalan yang dipicu rencana kenaikan pajak itu.

Toha mengimbau agar seluruh massa aksi menyampaikan aspirasi secara tertib dan menghindari tindakan anarkis.

Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara, namun harus dilakukan dengan menjunjung tinggi hukum dan menjaga keamanan bersama.

“Saya memahami keresahan masyarakat Pati, namun saya mengajak seluruh pihak untuk tidak melakukan aksi yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Aspirasi akan lebih kuat jika disampaikan dengan damai dan tertib,” Mohamad Toha kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).

Toha juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat untuk segera turun tangan memediasi persoalan yang terjadi di Pati.

Menurutnya, peran pemerintah di tingkat atas penting untuk memastikan penyelesaian masalah berjalan cepat, adil, dan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

“Ketegangan antara Bupati Pati dan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Saya mendorong agar semua pihak duduk bersama, membuka ruang dialog, dan mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat Pati,” katanya.

Mantan Wakil Bupati Sukoharjo dua periode itu menegaskan bahwa jalur komunikasi yang sehat antara pemerintah daerah dan warganya akan menjadi kunci, meredakan tensi dan mengembalikan stabilitas di daerah.

Untuk diketahui, ratusan ribu massa aksi berkumpul di Alun-Alun Pati.

Mereka menuntut agar Bupati Sudewo mundur dari jabatanya, karena dinilai tidak layak menjadi kepala daerah.

Bahkan, Sudewo pernah menantang masyarakat untuk mengelar demo.

Dia tidak akan gentar menghadapi pendemo, walaupun yang berunjuk rasa sebanyak 50 ribu orang.

Sebelumnya, masyarakat melakukan demonstrasi untuk menuntut dibatalkannya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Bupati Sudewo akhirnya membatalkan kebaikan pajak dan dikembalikan seperti periode 2024.