Infografis
Suara.com - Desakan publik agar Bupati Pati Sudewo dilengserkan terus menguat dengan merebaknya aksi massa di wilayah tersebut pada Rabu (13/8/2025).
Namun, Anggota DPD RI Abdul Kholik mengisyaratkan bahwa nasib Bupati Sudewo saat ini tidak lagi ditentukan di Alun-alun Pati, melainkan di meja Gubernur Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Meskipun mengakui bahwa mekanisme untuk memberhentikan kepala daerah ada dalam undang-undang, Abdul Kholik, menilai bahwa secara taktis saat ini sudah beralih ke hierarki pemerintahan.
Sehingga, langkah konkret tersebut kini harus ditunggu dari atasan bupati.
"Nanti kita tunggu dari Pak Gubernur. Kan beliau nanti Pak Gubernur juga akan memberikan semacam pemantauan sebagai atasan atau wakil pemerintah pusat di daerah," kata Kholik saat ditanya mengenai potensi pelengseran Bupati Pati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa gejolak di Pati telah sampai ke level pengawasan tertinggi di daerah dan pusat.
Saat didesak mengenai legitimasi bupati yang terus tergerus akibat gelombang protes massa yang masif, Kholik tidak memberikan jawaban langsung.
Ia justru kembali menunjuk Kemendagri sebagai pemegang kunci penyelesaian masalah.
"Kemendagri juga tentu akan memberikan semacam perhatian dan mungkin kalau dibutuhkan Kemendagri juga bisa memberikan saran dan pandangan atau mungkin juga langkah-langkah yang bisa menyelesaikan masalah di pati," tegasnya.
Baca Juga: Apesnya Bupati Sudewo, Baru Baca Bismillah Langsung Dilempari Sendal Saat Temui Pendemo
Frasa 'langkah-langkah yang bisa menyelesaikan masalah', kata dia, menjadi sorotan tajam, mengindikasikan bahwa Kemendagri memiliki wewenang untuk melakukan intervensi lebih jauh dari sekadar saran jika situasi di Pati dianggap tidak kunjung membaik.
Meski membuka pintu bagi intervensi atasan, Kholik tetap menyuarakan jalur dialog sebagai pilihan utama.
Ia menekankan bahwa kepentingan terbesar adalah kemajuan masyarakat Pati yang hanya bisa dicapai jika pemerintah daerah dan warganya menemukan titik temu.
"Kita lebih mengedepankan tadi spiritnya, ayo Pemda dan masyarakat toh kepentingan besarnya adalah bagaimana memajukan masyarakat Pati. Mudah-mudahan nanti ditemui," katanya.
Namun, dengan bola panas yang kini secara eksplisit berada di tangan Gubernur dan Mendagri, nasib kepemimpinan di Kabupaten Pati tampaknya akan sangat bergantung pada evaluasi dan langkah politik yang diambil oleh pemerintah pusat dan perwakilannya di daerah.
