REGIONAL:
Suara.com - Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebut bahwa pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka itu bisa saja terjadi, dan bukanlah hal yang tidak mungkin.
Rocky blak – blakan soal pemakzulan Gibran tersebut dalam podcastnya bersama Ahli komunikasi, Hendri Satrio.
Saat ditanya oleh Hendri apakah mungkin seorang Gibran bisa untuk dimakzulkan, dengan lantang Rocky menjawab pasti mungkin.
“Mungkin enggak itu tentang pemakzulan Gibran?,” Tanya Hendri sebagai host.
“Bukan soal mungkin, caranya aja yang kita pikirkan. Mungkin pasti mungkin, semuanya ada dalam konstitusi,” jawab Rocky.
Menurut Rocky, bukanlah soal mungkin atau tidaknya, namun kini yang harus dipikirkan adalah cara untuk pemakzulan tersebut.
Pasalnya, Rocky menyebut bahwa apabila dengan cara yang sesuai dalam Undang – Undang, maka akan menghabiskan banyak waktu dan sulit.
“Caranya melalui mekanisme yang diatur oleh Undang – Undang, tapi itu panjang.. DPR harus proses dulu, lalu ke MPR, MPR kirim ke MK, MK buka sidang dengan hukum acara pemakzulan, setelah diputuskan dikembalikan ke MK, kan sulit,” urai Rokcy.
Rocky kemudian menyarankan cara lainnya yang dianggap lebih praktis dan efektif.
Ia berpendapat bahwa kini yang harusnya turun langsung ke lapangan adalah para mahasiswa.
Rocky mengatakan bahwa power mahasiswa untuk demo ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan lebih kuat dan menghasilkan.
Dari situlah, nantinya menurut Rocky akan muncul dilema di benak Gibran dan memilih antara mengundurkan diri atau bisa terjadi kerusuhan seperti tahun 1998.
“Yang gampang adalah, kan minggu ini kasus itu akan dibuka, bersama dengan itu mahasiswa juga sudah mulai masuk kuliah, pasti sama senior akan diajari cara berorganisasi cara demo itu, terutama UNPAD,” ujar Rocky.
“Nah, kalau kasusnya mulai dibuka, mahasiswa mulai masuk kuliah, Demo ke DPR. Kalau demo ke DPR, saya hitung 1 minggu, 4 hari demo massif, asal polisi jangan larang mahasiswa. Itu tinggal bisikin ke Pak Gibran, ya petinggi siapa lah entah intelijen, polisi atau Kalangan militer “Pak Gibran ini demonya akan berlanjut loh, jadi tinggal pilih, mengundurkan diri atau 98”. Gitu – gitu aja, itu lebih efektif,” sambungnya.
Pemakzulan Wapres Gibran
Usulan pemakzulan Gibran mencuat usai Forum Purnawirawan TNI membuat deklarasi pernyataan sikap yang berisi delapan poin.
Dua poin dalam surat tersebut mengenai usulan agar Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti.
Mereka menilai, pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden telah menyalahi konstitusi.
Mereka juga berpendapat bahwa terpilihnya Gibran merupakan buah dari konteks politik yang dipaksakan.
Forum Purnawirawan TNI-Polri menyebut proses pencalonan Gibran bahkan bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan electoral.
Melalui surat tersebut mereka yakin bahwa usulan pemakzulan Gibran memiliki dasar konstitusional yang kuat.
Lantas jika Pemakzulan tersebut benar terjadi, siapakah yang akan menggantikan posisi Gibran?
Eks Menkopolhukam, Mahfud MD menyebut ada dua kandidat yang akan ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto jika pemakzulan terhadap Gibran berhasil dilakukan.
Mahfud menjelaskan, apabila pemakzulan berhasil MPR akan memilih dua kandidat yang diajukan Prabowo.
“Secara Formal, kalau pemakzulan ini terjadi, secara politik memungkinkan, itu secara konstitusi sudah diatur, jika (wakil) Presiden berhalangan tetap, atau dimakzulkan, maka MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan oleh presiden,” ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, sosok dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berpeluang untuk diusulkan menggantikan Gibran adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Alasannya menurut Mahfud, karena AHY memiliki rekam jejak yang mumpuni dalam pemerintahan.
Meskipun dia diakui, saat ini AHY belum menjadi tokoh sentral dalam dunia politik Indonesia.
Kontributor : Kanita
TERPOPULER
