Suara.com - Sikap Universitas Gadjah Mada (UGM) yang membatalkan penggunaan fasilitas kampus untuk peluncuran buku kontroversial “Jokowi’s White Paper” menuai sorotan.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara terbuka menyatakan dukungan penuh atas keputusan tersebut, sementara pihak penyelenggara menuding adanya tindakan sepihak.
Juru Bicara PSI, Wiryawan, menilai UGM telah mengambil langkah tepat karena penyelenggara dianggap tidak transparan sejak awal.
“Penyelenggara jelas melecehkan UGM karena menutupi tujuan dan substansi acara. Mereka berbohong. Maka sangat pantas UGM, sebagai pemilik tempat, menolak memfasilitasi acara tersebut,” tegas Wiryawan, Selasa, 19 Agustus 2025.
Menurut PSI, UGM sama sekali tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait agenda utama.
Pihak kampus baru mengetahui belakangan bahwa acara tersebut adalah peluncuran buku “Jokowi’s White Paper”.
“Jelas pihak penyelenggara beritikad tidak baik dengan menyembunyikan informasi. Kerja sama semestinya digelar dengan sikap saling menghormati, berlandaskan itikad baik,” imbuh Wiryawan.
Namun, versi berbeda datang dari pengamat telematika, Roy Suryo, yang hadir dalam acara tersebut.
Ia menyebut pembatalan dilakukan secara sepihak dan diwarnai perlakuan yang tidak menyenangkan.
Roy menuturkan, Tifauzia Tyassuma alias dr. Tifa sudah memesan Ruang Nusantara di UC UGM dan mentransfer Rp1 juta.
Tetapi, rencana berubah setelah pengelola gedung didatangi aparat keamanan kampus bersama kepolisian.
“Kami menerima info bahwa UC UGM didatangi UP4/Pamdal dan Polsek Bulaksumur untuk diinterogasi. Setelah itu, pihak UC UGM menginformasikan via Whatsapp untuk membatalkan pesanan dan ingin mengembalikan uangnya,” ungkap Roy.
Karena acara utama gagal, para peserta yang sudah hadir memilih melanjutkan kegiatan di Coffee Shop UC UGM.
Ruang tersebut kemudian disulap menjadi ajang soft launching dadakan.
Drama memuncak ketika acara berlangsung.
TERPOPULER
