Ketua Banggar Setuju Tunjangan Perumahan DPR: Masih Mending Daripada Buat Perbaikan RJA

Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan pembelaan atas kebijakan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota dewan periode 2024-2029 yang besarannya mencapai Rp50 juta per bulan.

Menurutnya, langkah ini diambil sebagai upaya efisiensi anggaran negara jika dibandingkan dengan keharusan untuk terus memelihara Rumah Jabatan Anggota (RJA) yang kondisinya sudah tidak layak huni.

"Lebih baik tunjangan perumahan daripada ratusan miliar setiap tahun untuk memperbaiki RJA," ujar Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Said merinci bahwa biaya untuk rehabilitasi, perawatan taman, petugas keamanan, dan perbaikan berbagai kerusakan di RJA menelan anggaran yang sangat besar.

Ia mengklaim bahwa total biaya pemeliharaan RJA dapat mencapai Rp115 miliar hingga Rp120 miliar setiap tahunnya.

Dengan adanya skema tunjangan perumahan, RJA yang telah dikosongkan akan dikembalikan kepada negara untuk dirawat atau dialihfungsikan bagi aparatur sipil negara lain yang lebih membutuhkan.

"Kami sebenarnya berpikirnya untuk lebih mengefisienkan anggaran," tegasnya.

Kebijakan ini dipicu oleh banyaknya keluhan dari anggota dewan mengenai kondisi RJA di Kalibata yang dibangun sejak tahun 1988 dan dinilai sudah tidak layak.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyatakan bahwa bangunan yang telah berusia puluhan tahun tersebut sering mengalami kerusakan parah, terutama masalah kebocoran.

Berdasarkan laporan, rumah-rumah tersebut kini dibiarkan kosong, bahkan beberapa di antaranya mengalami kondisi yang lebih buruk dengan dinding berjamur dan halaman yang dipenuhi alang-alang.

Said juga menyoroti fakta bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah lebih dulu menerima fasilitas serupa.

"DPD itu tunjangan perumahannya sudah duluan dapet. Jangan salah," katanya.

Ia berpendapat bahwa RJA sudah tidak lagi memiliki daya dukung yang memadai terhadap kinerja anggota DPR.

Sifat Melekat dan Polemik di Masyarakat

Ketika ditanya mengenai urgensi kebijakan ini, Said kembali menegaskan bahwa ini adalah murni langkah efisiensi.

"Kan lebih baik, sudah lah, akhiri. Kita terima tunjangan perumahan saja, layaknya pejabat yang lain," ucapnya.

Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa tunjangan ini bersifat melekat pada jabatan.

Artinya, seluruh anggota DPR akan menerima tunjangan tersebut, tanpa memandang apakah mereka telah memiliki rumah pribadi di Jakarta atau memilih untuk menyewa.

"Nggak ada istilah, saya nggak pakai, karena saya punya rumah, nggak ada istilah seperti itu. Karena itu melekat pada jabatannya," jelasnya.

Ia menganalogikan tunjangan perumahan ini dengan fasilitas lain yang diterima pejabat negara, seperti tunjangan transportasi, di mana peraturan harus diberlakukan secara merata untuk semua anggota.

Meskipun demikian, kebijakan yang secara signifikan menambah pendapatan anggota dewan ini tetap menjadi sorotan tajam publik, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.