Suara.com - Isu kenaikan gaji anggota DPR RI hingga Rp100 juta per bulan mencuat di publik dan menimbulkan perdebatan luas.
Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.
Mereka menyebut angka Rp100 juta bukan gaji pokok, melainkan hasil dari penambahan tunjangan, termasuk kompensasi uang rumah.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, juga menegaskan bahwa gaji pokok anggota DPR tidak mengalami kenaikan sejak lama.
Gaji Pokok Anggota DPR RI
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok anggota DPR RI hanya sebesar Rp4.200.000 per bulan.
Di luar gaji pokok, ada berbagai tunjangan yang membuat total pendapatan anggota DPR meningkat signifikan.
Tunjangan tersebut mencakup tunjangan istri atau suami sebesar Rp420.000, tunjangan anak, tunjangan jabatan Rp9.700.000, serta uang sidang Rp2.000.000.
Selain itu, ada tunjangan komunikasi intensif Rp15.554.000, tunjangan kehormatan Rp5.580.000, hingga tunjangan pengawasan dan anggaran Rp3.750.000.
Jika ditotal, rata-rata pendapatan anggota DPR RI bisa mencapai sekitar Rp54 juta per bulan, di luar kompensasi tambahan.
Penyesuaian Tunjangan DPR
Meski gaji pokok tidak naik, beberapa komponen tunjangan DPR mengalami penyesuaian.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut tunjangan beras naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta per bulan.
Selain itu, tunjangan bensin juga disesuaikan, dari Rp4-5 juta menjadi Rp7 juta per bulan.
Penyesuaian ini diklaim sebagai bentuk adaptasi terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
TERPOPULER
