Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto meluruskan bahwa narasi yang berkembang pasca-OTT di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Ia menyatakan bahwa nama Immanuel Ebenezer Noel muncul sebagai hasil dari pengembangan penyelidikan terhadap laporan masyarakat, bukan sebagai target awal.
"Jadi ini kami tidak melakukan penargetan terhadap seseorang," kata Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).
Setyo menjelaskan bahwa sasaran utama KPK adalah sistem korup yang telah lama berjalan di direktorat tersebut.
"Yang kami lakukan adalah menargetkan terhadap adanya dugaan suap atau pemerasan awalnya di Kementerian Ketenagakerjaan," tambah dia.
Menurutnya, informasi awal dari masyarakat mengungkap adanya skema pemerasan yang melibatkan tiga pihak, yakni buruh sebagai korban, perusahaan jasa K3 (PJK3) sebagai perantara, dan oknum di Kemenaker sebagai pelaku.
"Nah, tiga pihak ini yang harus bayar Rp6 juta yang seharusnya Rp270 ribu,” tutur Setyo.
Dari penelusuran praktik inilah, KPK akhirnya menemukan keterlibatan 11 orang, termasuk Wamenaker Noel, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Penahanan 11 Tersangka
Baca Juga: Terisak Tangis Minta Amnesti Prabowo, Noel Malah Jadi Bulan-bulanan Netizen
KPK melakukan penahanan terhadap 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Mereka merupakan pihak-pihak yang turut terjaring dalam operasi tangkap tangan, termasuk Noel.
“(KPK) menetapkan sebelas orang sebagai tersangka,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).
Sedangkan 10 orang lainnya yang juga turut ditahan bersama Noel, yakni Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Irvian Bobby Mahendro; Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Gerry Aditya Herwanto Putra.
Kemudian, Sub Koordinator Keselamatan Kerja Ditjen Bina K3 Subhan; dan Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Anita Kusumawati.
Selain itu, ada pula Ditjen Binwasnaker dan K3 Fahrurozi; Direktur Bina Kelembagaan Hery Sutanto; Subkoordinator Sekarsari Kartika Putri; Koordinator Supriadi; dan dua pihak PT KEM Indonesia Temurila serta Miki Mahfud.
“(Penetapan tersangka setelah) pemeriksaan intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup,” ucap Setyo.
Mereka semua kemudian ditahan selama 20 hari sampai 10 September 2025. Penahanan dilakukan di Rutan cabang KPK Gedung Merah Putih.
Atas perbuatannya, para Tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
