Infografis
Suara.com - Sebuah akun TikTok bernama “bpn_tanahgratis283” pada Rabu, 6 Agustus 2025 membagikan video dengan narasi:
“Program baru BPN sertipakat tanah gratis. balik nama gratis, dalam rangka menyambut HUT RI ke-80.
Buruan manfaatkan momen ini sebaik-baiknya.”
Dalam deskripsi (bio) akun, dicantumkan pula tautan pendaftaran.
Hingga Selasa, 19 Agustus 2025, unggahan tersebut telah mendapat lebih dari 4.300 tanda suka, 1.080-an komentar, dan dibagikan ulang lebih dari 6.100 kali.
Namun, benarkah Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuka program pembuatan sertipikat tanah dan balik nama gratis dalam rangka HUT RI ke-80?
Melansir dari TurnBackHoax.id, tim pemeriksa fakta mencoba mengakses tautan yang tertera dalam deskripsi akun TikTok tersebut.
Hasilnya, tautan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian ATR/BPN (atrbpn.go.id), melainkan ke sebuah grup Telegram.
Tim pemeriksa fakta juga melakukan penelusuran dengan kata kunci “pembuatan sertipikat tanah gratis BPN” melalui Google.
Hasil pencarian menunjukkan bahwa tidak ada informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan adanya program tersebut.
Baca Juga: CEK FAKTA: Video Mantan Pimpinan KPK Sebut Penjual Pecel Lele Bisa Kena UU Tipikor
Melalui akun Instagram resminya (@kementerian.atrbpn), Kementerian ATR/BPN telah memberikan klarifikasi pada Selasa, 22 Juli 2025.
“Halo #SobATRBPN, bersama ini kami informasikan bahwa akun tidak resmi yang beredar di media sosial TikTok merupakan hoaks.”
Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa seluruh informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi berikut:
- Laman resmi: www.atrbpn.go.id
- Instagram: @kementerian.atrbpn
- X (Twitter): @kem_atrbpn
- YouTube: atrbpnyoutube
- Hotline WhatsApp: 0811-1068-0000
- Aplikasi Sentuh Tanahku
Unggahan TikTok dengan klaim adanya program pembuatan sertipikat tanah dan balik nama gratis dari BPN adalah konten tiruan (impostor content).
Faktanya, tidak ada program resmi dari BPN terkait pembuatan sertipikat atau balik nama gratis menjelang HUT ke-80 RI.
Tautan yang beredar justru mengarahkan warganet ke grup Telegram yang tidak terkait dengan Kementerian ATR/BPN.
