Kenaikan PBB Picu Protes Publik, Golkar: Kebijakan Harus Bersentuhan dengan Rakyat!

Suara.com - Meluasnya gelombang protes akibat kenaikan PBB yang terjadi di Pati, Bone, Cirebon, Jombang, hingga Banyuwangi menjadi sorotan Partai Golkar. Terkait itu, Partai Golkar meminta agar para kepala daerah dan anggota DPRD bisa menyikapi adanya protes dari publik terkait kenaikan PBB.

“Gelombang demonstrasi terkait kenaikan PBB-P2 harus menjadi pelajaran penting bagi para kepala daerah dan anggota DPRD. Kebijakan fiskal yang langsung bersentuhan dengan rakyat menuntut sensitivitas tinggi dan kreativitas solusi,” ujar Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji dalam keterangan tertulis pada Sabtu (30/8/2025).

Menurutnya, anggota DPRD adalah ujung tombak yang bersentuhan dengan rakyat secara langsung.

Diketahui, Partai Golkar akan menggelar bimbingan teknis (Bimtek) untuk para kadernya pada pertengahan September 2025 mendatang.

Dia pun menyebut peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman politik menjadi keharusan agar program kerja pemerintahan pusat bisa berjalan serentak dan tepat sasaran.

“Program kerja pemerintahan pusat harus mendapatkan dukungan penuh dari daerah. Anggota DPRD adalah penghubung utama antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah,” bebernya.

Ia menambahkan, upgrading ini akan menjadi ruang pembelajaran agar anggota DPRD Golkar lebih peka dan mampu memberi masukan konstruktif dalam pengambilan kebijakan.

Tak hanya itu, Golkar juga menyoroti pemerintah yang berencana menurunkan TKD hingga 24,7 persen pada 2026.

Menurut Sarmuji, anggota DPRD harus siap mengantisipasi dampak kebijakan ini.

“Sebagai ujung tombak politik anggaran, anggota DPRD harus memastikan penurunan TKD tidak menurunkan kualitas pelayanan publik dan tidak memperlebar kesenjangan pembangunan,” ujarnya.

Golkar, kata dia, percaya sinergisitas pusat-daerah serta kreativitas pendanaan alternatif akan menjaga agenda pemerintahan Prabowo–Gibran tetap berjalan.

Sarmuji menegaskan komitmen Golkar untuk menghadirkan politik anggaran yang bersih dan berpihak pada rakyat.

“Partai Golkar berkomitmen menghadirkan politik anggaran yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Melalui bimtek ini, kami memastikan anggota DPRD Golkar memiliki keterampilan teknis sekaligus pemahaman politik yang memadai,” kata Sarmuji.