Suara.com - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiatri, menilai aksi publik pada 28 Agustus 2025 semakin menyingkap wajah asli parlemen. Ia menilai, anggota DPR gagal menunjukkan karakter sebagai negarawan dan representasi rakyat yang bertanggung jawab.
“Dari aksi publik kemarin (28 Agustus 2025) kita semakin melihat bagaimana kualitas anggota parlemen kita yang nampak tak memperlihatkan karakter sebagai negarawan dan representasi rakyat yang bertanggungjawab,” tegas Aisah saat dihubungi, Sabtu (30/8/2025).
Meski sejumlah pimpinan DPR sudah menyampaikan permintaan maaf dan janji untuk berbenah, Aisah menilai langkah itu masih sebatas normatif. Belum ada kejelasan arah nyata untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat.
“Catatan pertama dari saya, respons pimpinan DPR saya kira tidak cukup karena masih nampak normatif dan tidak jelas langkah nyata yang sedang dan akan dilakukan oleh DPR, terutama terkait dengan tuntutan publik yang sedang diusung saat ini,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengkritik sikap anggota DPR yang dianggap justru memperlihatkan perilaku sebaliknya dari yang diharapkan rakyat. Aisah menyebut, bukannya menunjukkan empati, sebagian wakil rakyat malah mengeluarkan pernyataan yang merendahkan masyarakat.
![Personel polisi menghalau pengunjuk rasa saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/08/28/20337-demo-di-dpr-demo-di-dpr-ricuh-ricuh-demo-dpr.jpg)
“Catatan kedua, alih-alih responsif terhadap tuntutan rakyat dan empati terhadap kondisi rakyat, kebanyakan anggota DPR justru memperlihatkan sikapnya yang bertentangan dari yang diharapkan publik itu. Kita lihat anggota dewan mengeluarkan kata-kata yang justru tidak pantas dan merendahkan rakyat,” jelasnya.
Aisah juga menyinggung kabar bahwa sejumlah anggota DPR memilih melakukan perjalanan ke luar negeri di tengah gelombang aksi massa. Ia menilai agenda itu tidak mendesak dan justru terkesan hanya untuk bersenang-senang.
“Di tengah aksi massa, tidak juga kita lihat ada anggota dewan yang membahas secara langsung secara cepat tanggap untuk membahas tuntutan rakyat, sebaliknya mereka justru menghindar datang dari gedung DPR. Bahkan, tersebar kabar jika anggota DPR akan melakukan kunjungan keluar negeri dengan sebagian agenda dilakukan mengandung unsur ‘jalan-jalan’ tanpa agenda penting. Miris sekali,” tambahnya.
Kekecewaan publik, kata Aisah, semakin diperparah oleh sikap DPR yang tidak memberi sanksi tegas kepada anggotanya yang melanggar etika. Ia menyinggung kasus anggota dewan yang joget saat sidang hingga ucapan kasar kepada rakyat, namun tidak pernah dibawa ke sidang etik.
Baca Juga: Kerusuhan Pecah di Mana-mana, GPK RI: DPR Seolah Cuci Tangan, Polisi jadi Sasaran!
“Catatan ketiga, tidak ada langkah serius yang tanggap dari DPR atas anggotanya yang melakukan tindakan tak elok, tak etis dan bahkan, tak terpuji. Misalnya, DPR tidak melakukan sidang etik atas anggotanya yang ‘joget-joget’ di gedung parlemen saat sidang yang seharusnya sakral atau tidak ada sidang etik ketika anggotanya menyebut rakyat tolol,” tegasnya.
Menurut Aisah, bila DPR terus mengabaikan kritik publik dan tidak menunjukkan perbaikan nyata, kekecewaan rakyat berpotensi memicu gelombang aksi yang lebih besar.
“Dalam beberapa waktu belakangan ini nampak jelas bagaimana DPR memperlihatkan wajah aslinya yang jauh dari harapan publik. Jika tidak ada perubahan dan langkah nyata dari institusi DPR dan anggota-anggotanya, maka saya kira kekecewaan akan semakin membuncah dan aksi akan semakin masif,” katanya.
Ia menekankan, DPR harus segera berbenah dan menunjukkan keseriusan agar tetap dipercaya sebagai representasi rakyat.
“Oleh karena itu, DPR harus memperlihatkan sikap serius dan sigap menghadapi publik dan merespon tuntutannya, agar masih dipandang sebagai representasi rakyat yang memang seharusnya,” pungkas Aisah.