Demo DPR 'Adem Ayem': Mahasiswa Tinggalkan Lokasi, Apa Pesan Mereka?

Suara.com - Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR RI telah bubar secara damai.

Pantauan Suara.com, massa telah membubarkan diri sekira pukul 17.50 WIB.

Terlihat massa yang terakhir kali meninggalkan pelataran gedung DPR RI berasal dari organisasi mahasiswa Cipayung Plus, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Sebelumnya, ada beberapa kelompok elemen mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.

Sementara, dari sisi pengamanan sejak siang tadi, tidak ada aksi represif yang berlebihan dari aparat kepolisian.

Dari seputaran jalan di kawasan gedung parlemen, juga tidak terlihat kelompok-kelompok polisi berseragam yang berkumpul.

Polisi yang berjaga di lokasi aksi tidak dilengkapi dengan tameng, helm serta pentungan. Hal ini sangat kontras dengan aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari lalu.

“Hari ini kita membubarkan diri, tapi ingat ini bukan aksi terakhir kita,” kata orator dari atas mobil komando, Senin (1/9/2025).

Kemudian, Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi yang menuju Slipi tidak ada penutupan.

Meski demikian, laju kendaraan sedikit tersendat karena pengendara hanya dapat menggunakan satu lajur.

Selain akibat demonstrasi penyempitan lajur disebabkan banyaknya pengendara yang berhenti di bahu jalan untuk menyaksikan demonstrasi secara langsung.

Sebelumnya diberitakan, GMNI Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (1/9/2025). 

Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan serangkaian kritik terhadap pemerintah sekaligus meredam ketakutan publik akan potensi darurat militer pasca-demonstrasi dengan eskalasi tinggi sepekan terakhir.

“Kenapa kita lakukan aksi kali ini biar tidak ada ketakutan di tengah-tengah publik. Yang kita khawatirkan diambil alih menjadi darurat militer,” kata Ketua GMNI Jakarta Selatan, Dendy, di depan Gedung DPR RI, Senin (1/9/2025).

Dalam orasinya, GMNI menyampaikan sejumlah poin kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah era Joko Widodo yang dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kritik Kebijakan Ekonomi dan Agraria

GMNI menyoroti bahwa kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah menjadi pemicu utama konflik agraria yang masif di berbagai daerah. 

“Alih fungsi lahan, perampasan tanah, dan proyek infrastruktur yang dipaksakan atas nama pembangunan menyingkirkan rakyat dari ruang hidupnya sendiri,” ujar Dendy.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Merah Putih dinilai tidak menjawab persoalan fundamental rakyat. 

“Tapi menambah beban ekonomi di tengah melonjaknya harga pangan,” ucapnya.