Infografis
- GMNI menggelar aksi di DPR menolak ketakutan publik dan darurat militer.
- Mereka menyoroti kegagalan PSN, Omnibus Law, dan institusi negara.
- Tuntutan utama termasuk pecat Kapolri, reforma agraria, dan makzulkan Gibran.
Suara.com - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (1/9/2025).
Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan serangkaian kritik terhadap pemerintah sekaligus meredam ketakutan publik akan potensi darurat militer pasca-demonstrasi dengan eskalasi tinggi sepekan terakhir.
“Kenapa kita lakukan aksi kali ini biar tidak ada ketakutan di tengah-tengah publik. Yang kita khawatirkan diambil alih menjadi darurat militer,” kata Ketua GMNI Jakarta Selatan, Dendy, di depan Gedung DPR RI, Senin (1/9/2025).
Dalam orasinya, GMNI menyampaikan sejumlah poin kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah era Joko Widodo yang dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kritik Kebijakan Ekonomi dan Agraria
GMNI menyoroti bahwa kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah menjadi pemicu utama konflik agraria yang masif di berbagai daerah.
“Alih fungsi lahan, perampasan tanah, dan proyek infrastruktur yang dipaksakan atas nama pembangunan menyingkirkan rakyat dari ruang hidupnya sendiri,” ujar Dendy.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Merah Putih dinilai tidak menjawab persoalan fundamental rakyat.
“Tapi menambah beban ekonomi di tengah melonjaknya harga pangan,” ucapnya.
Baca Juga: Puluhan Massa GMNI Gelar Aksi di Depan Gedung DPR RI, Tak Ada Penutupan Jalan
Kegagalan Demokrasi dan Institusi Negara
Menurut GMNI, Omnibus Law Cipta Kerja hanya melahirkan carut-marut investasi, liberalisasi tenaga kerja, dan eksploitasi sumber daya alam.
“Demokrasi yang ada hari ini hanyalah demokrasi liberalistik yang melahirkan KKN dan mengokohkan oligarki,” tegas Dendy.
Ia juga menilai partai politik telah gagal dalam melakukan kaderisasi dan hanya menghasilkan koruptor baru. Lembaga legislatif pun tak luput dari kritik. “DPR, DPD, hingga MPR mandul dan tidak mampu menunjukkan keberpihakan kepada rakyat,” kata Dendy.
Ancaman Represi dan Wacana Darurat Militer
GMNI juga menyoroti maraknya aksi represif aparat dan kriminalisasi terhadap aktivis.
