- DPRD DKI Jakarta mendorong Perumda Pasar Jaya bangun hunian di atas pasar.
- Solusi mengatasi krisis kebutuhan hunian layak di Ibu Kota.
- Perumda Pasar Jaya tengah merevitalisasi pasar agar menjadi simbol kota modern.
Suara.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Perumda Pasar Jaya untuk memanfaatkan lahan-lahannya guna membangun hunian vertikal di atas pasar. Langkah ini dinilai sebagai solusi inovatif untuk mengatasi krisis kebutuhan hunian layak di Ibu Kota sekaligus menjadi bagian dari program revitalisasi pasar.
Anggota Komisi B dari Fraksi PDIP, Pandapotan Sinaga, menegaskan bahwa Jakarta saat ini kekurangan 250 ribu hingga 300 ribu unit hunian layak.
"Jakarta kekurangan 250 ribu sampai 300 ribu unit hunian layak. Pasar Jaya punya aset strategis, jangan berhenti di atas kertas," tegas Pandapotan dalam diskusi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).
Ia menekankan bahwa skema pembiayaan tidak bisa lagi hanya bergantung pada pemerintah, melainkan harus mengoptimalkan kerja sama dengan pihak ketiga dan dana CSR. "Hunian di atas pasar akan memberi akses lebih mudah bagi masyarakat untuk tinggal di tengah kota," ujarnya.
Pasar Jaya: Lima Pasar Besar Akan Jadi Lokasi Hunian Terintegrasi
Menanggapi hal ini, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, menyatakan bahwa pihaknya memang tengah mengembangkan konsep tersebut. Ia menyebut, proyek perdana di Rusun Pasar Rumput kini sudah terisi 85 persen, mayoritas oleh kalangan milenial, ASN, dan pekerja swasta.
Ke depan, Pasar Jaya berencana mengembangkan hunian terintegrasi di lima pasar besar lainnya.
"Ke depan, lima pasar besar seperti Pasar Minggu dan Senen akan jadi lokasi pengembangan hunian terintegrasi," tutur Agus.
Agus menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk merevitalisasi pasar agar menjadi simbol kota modern, ramah lingkungan, dan berdaya saing global.
Baca Juga: Tiga Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Minta Sertifikasi Sopir Transjakarta Diperketat
Sejak Agustus 2023, direksi Pasar Jaya telah memodernisasi 67 pasar melalui pengecatan ulang, perbaikan fasilitas dasar, serta digitalisasi. Saat ini, pembayaran nontunai sudah diterapkan di 57 pasar.
"Pasar rakyat harus hadir sebagai ruang ekonomi sekaligus simbol kota modern dan berdaya saing," jelasnya.
