-
Sufmi Dasco Ahmad prihatin atas insiden keracunan makanan dalam program MBG di sejumlah daerah.
-
Dari 8.000 dapur MBG, hanya 34 yang memiliki sertifikat higienis, jadi perhatian serius DPR.
-
DPR minta BGN lakukan evaluasi menyeluruh dan aparat hukum turun tangan untuk mengusut dugaan kelalaian atau kesengajaan.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keprihatinan mendalam terkait insiden keracunan makanan yang diduga melibatkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah.
Dasco mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyikapi serius persoalan ini dan segera melakukan evaluasi menyeluruh serta Aparat Hukum diminta ikut aktif.
"Kita turut prihatin terhadap soal kejadian-kejadian makan MBG yang saat ini terjadi di beberapa tempat," ujar Dasco kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Dasco menyoroti minimnya dapur MBGN yang memiliki sertifikat higienis. Dari sekitar 8.000 dapur yang terlibat dalam program tersebut, hanya 34 dapur yang bersertifikat higienis.
Ini menjadi perhatian serius mengingat standar kebersihan dan keamanan pangan adalah kunci utama untuk mencegah insiden serupa.
Lebih lanjut, Dasco juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan investigasi lapangan.
Investigasi ini penting untuk membedakan secara jelas apakah insiden keracunan murni disebabkan oleh kelalaian, ataukah ada unsur kesengajaan yang mungkin terjadi.
"Kita juga meminta kepada APH untuk ikut melakukan investigasi lapangan, untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya, sengaja begitu kan," tegas Dasco.
DPR memberikan kesempatan kepada BGN untuk melakukan evaluasi yang dianggap perlu agar program yang seharusnya bermanfaat ini dapat kembali berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Panggil Kepala BGN Jawa Barat Buntut Meningkatnya Kasus Keracunan MBG
"Untuk itu kita kasih kesempatan kepada MBG (BGN) untuk mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dianggap perlu, sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik," pungkasnya.
