REGIONAL:
Suara.com - Baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap bakal segera mengundang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Jabar untuk melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) buntut kasus keracunan massal di sejumlah wilayah Jabar.
"Saya pekan depan, ya kita gini, mau mengundang Kepala MBG yang membidangi wilayah Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi," kata Dedi.
Dedi mengungkap evaluasi soal MBG tersebut akan dilakukan secara paripurna dan terbuka, dengan tujuan agar berbagai problem yang terjadi seperti keracunan siswa tidak terulang lagi.
Menurut pantauan Dedi, Kasus keracunan MBG di beberapa daerah di Jabar seperti Garut dan Bandung Barat, terjadi karena jarak waktu masak makanan dan distribusi yang terlalu lama.
"Karena apa? Karena masaknya malam, dan didistribusikan dan dimakannya oleh siswa itu sangat siang hari," tegas Dedi.
"Ini harus menjadi bahan evaluasi agar mereka yang memiliki tugas atau dapat order untuk melakukan upaya menyiapkan makanan MBG bagi siswa harus bisa memperhitungkan antara jam dimasak dan jam dimakan, ini penjelasan Kepala Dinas Kesehatan," ungkap Dedi menyambung.
Lebih lanjut, saat ditanya kemungkinan tindakan pidana, Dedi hanya menjawab akan segera turut mengundang pihak-pihak penyelenggara yang makanannya menimbulkan keracunan bagi siswa.
"Nanti saya tanya juga pada penyelenggara apakah akan diteruskan atau harus dievaluasi," ujarnya.
Untuk diketahui, kasus keracunan makanan MBG terjadi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Barat.
Dengan rincian data di Kecamatan Kadungora, Bandung Barat, sebanyak 657 orang mengalami gejala keracunan pada Selasa, 16 September 2025 lalu, 19 orang di antaranya dirawat dan sudah pulih.
Sementara di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, lebih dari 300 siswa mengalami keracunan akibat mengonsumsi jatah makan MBG pada Senin, 22 September 2025.
Atas kejadian tersebut, BGN menghentikan sementara Program MBG untuk dievaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
Kata Puan Maharani soal Kasus Keracunan MBG
Sementara itu, dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyebut bahwa evaluasi harus dilakukan secara total terkait kasus keracunan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total," kata Puan Maharani.
Pernyataan itu disampaikan Puan merespon banyaknya laporan kasus keracunan MBG di beberapa wilayah. Menurutnya, masalah MBG harus dilihat dari hulu, yakni dari dapur dan sekolah yang terkait.
"Evaluasi terkait dengan MBG ya di fungsi pengawasannya nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di tempat dapur-dapur MBG," sambung Puan.
Sebab, dalam pandangannya, masalah itu bisa saja terjadi di dapur umum ada cara distribusinya ke sekolah-sekolah cakupan.
"Itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya, sebenarnya masalahnya seperti apa," pungkas Puan.
Kontributor : Anistya Yustika
TERPOPULER