DPR RI Sahkan Revisi UU BUMN, Kini Kementerian Resmi Berubah Jadi Badan Pengaturan BUMN

Dwi Bowo Raharjo, Bagaskara Isdiansyah

Kamis, 02 Oktober 2025 | 13:37 WIB
DPR RI Sahkan Revisi UU BUMN, Kini Kementerian Resmi Berubah Jadi Badan Pengaturan BUMN
DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (Suara.com/Bagaskara)
baca 10 detik
  • Undang-undang baru ini membawa 12 poin perubahan fundamental yang akan membentuk lanskap pengelolaan BUMN di masa mendatang.
  • Proses pengesahan diawali dengan pembacaan laporan hasil rapat tingkat I oleh Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini.
  • Keputusan penting ini diambil dalam rapat paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026. 

Suara.com - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Salah satu perubahan paling signifikan dalam undang-undang ini adalah transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Keputusan penting ini diambil dalam rapat paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 yang berlangsung di ruang paripurna Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Proses pengesahan diawali dengan pembacaan laporan hasil rapat tingkat I oleh Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini.

Setelah mendengarkan laporan tersebut, Dasco kemudian menanyakan persetujuan para anggota rapat.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Dasco, yang disambut dengan jawaban "Setuju" dari peserta rapat.

12 Poin Perubahan Krusial dalam UU BUMN Terbaru:

Undang-undang baru ini membawa 12 poin perubahan fundamental yang akan membentuk lanskap pengelolaan BUMN di masa mendatang:

  1. Perubahan Nomenklatur: Kementerian BUMN kini akan disebut sebagai Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), yang akan menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN.
  2. Kepemilikan Saham: Penegasan kepemilikan saham seri A dwi warna oleh negara pada BP BUMN.
  3. Penataan Komposisi Saham: Pengaturan komposisi saham pada perusahaan induk holding investasi dan perusahaan induk operasional pada BPI Danantara.
  4. Larangan Rangkap Jabatan: Larangan bagi menteri dan wakil menteri untuk rangkap jabatan di direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN, sebagai tindak lanjut putusan MK Nomor 228/PUU-XXIII/2025.
  5. Status Penyelenggara Negara: Penghapusan ketentuan bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.
  6. Profesionalisasi Komisaris Holding: Penataan posisi dewan komisaris pada holding investasi dan holding operasional yang diisi oleh kalangan profesional.
  7. Pemeriksaan Keuangan oleh BPK: Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
  8. Kewenangan BP BUMN: Penambahan kewenangan BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN.
  9. Kesetaraan Gender: Penegasan kesetaraan gender pada karyawan BUMN yang menduduki jabatan direksi, komisaris, dan jabatan manajerial.
  10. Perlakuan Perpajakan: Pengaturan perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding operasional, holding investasi, atau pihak ketiga yang akan diatur dalam peraturan pemerintah.
  11. Pengecualian Penguasaan BP BUMN: Pengaturan pengecualian penguasaan BP BUMN terhadap BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal.
  12. Mekanisme Peralihan Status Kepegawaian: Pengaturan mekanisme peralihan status kepegawaian dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN, serta pengaturan substansi lainnya.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jadi BP BUMN, 12 Poin Penting Perubahan UU BUMN: Wamen Dilarang Jadi Komisaris

Jadi BP BUMN, 12 Poin Penting Perubahan UU BUMN: Wamen Dilarang Jadi Komisaris

Bisnis | Kamis, 02 Oktober 2025 | 13:34 WIB

Hari Terakhir Kementerian BUMN, Dasco: Revisi UU BUMN Disahkan Kamis Besok

Hari Terakhir Kementerian BUMN, Dasco: Revisi UU BUMN Disahkan Kamis Besok

Bisnis | Rabu, 01 Oktober 2025 | 18:29 WIB

Libatkan Pengemudi di Tim Revisi UU LLAJ, Dasco Perjuangkan SIM Gratis dan Rumah Subsidi

Libatkan Pengemudi di Tim Revisi UU LLAJ, Dasco Perjuangkan SIM Gratis dan Rumah Subsidi

Bisnis | Rabu, 01 Oktober 2025 | 18:18 WIB

DPR Kejar Tayang Revisi UU LLAJ, Dasco: Target Zero ODOL 2027

DPR Kejar Tayang Revisi UU LLAJ, Dasco: Target Zero ODOL 2027

Bisnis | Rabu, 01 Oktober 2025 | 18:09 WIB

DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela

DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela

News | Selasa, 30 September 2025 | 22:35 WIB

Terkini

KDM Angkat Bicara soal Isu Cawapres Pengganti Gibran

KDM Angkat Bicara soal Isu Cawapres Pengganti Gibran

Video | Senin, 16 November 2026 | 18:00 WIB

Mendagri Dorong Registrasi Digital Perlinsos agar Bansos Tepat Sasaran

Mendagri Dorong Registrasi Digital Perlinsos agar Bansos Tepat Sasaran

News | Senin, 16 November 2026 | 17:59 WIB

UMKM Kini Bisa Cek Kesehatan Keuangan Usaha Lewat Platform Digital Gratis

UMKM Kini Bisa Cek Kesehatan Keuangan Usaha Lewat Platform Digital Gratis

Tekno | Senin, 16 November 2026 | 17:58 WIB

MPR Tegaskan 2 Kandidat Wapres Baru Usulan Prabowo Harus Penuhi 22 Syarat

MPR Tegaskan 2 Kandidat Wapres Baru Usulan Prabowo Harus Penuhi 22 Syarat

News | Senin, 16 November 2026 | 17:56 WIB

Anggota Satreskrim Polres Blitar Dikeroyok saat Pulang ke Tulungagung, Kepala Terluka

Anggota Satreskrim Polres Blitar Dikeroyok saat Pulang ke Tulungagung, Kepala Terluka

Jatim | Senin, 16 November 2026 | 17:55 WIB

Gerindra Sulbar Minta Dasco Dampingi Prabowo Usai Gibran Mundur, Ini Alasannya

Gerindra Sulbar Minta Dasco Dampingi Prabowo Usai Gibran Mundur, Ini Alasannya

News | Senin, 16 November 2026 | 17:53 WIB

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 17:52 WIB

Kebakaran Dekat Tugu Tani Lalap Dua Bangunan, Penyebab Masih Diselidiki

Kebakaran Dekat Tugu Tani Lalap Dua Bangunan, Penyebab Masih Diselidiki

News | Senin, 16 November 2026 | 17:50 WIB

Di Balik Kasus Penyadapan Presiden, Mengintai Ancaman Perluasan Kekuasaan Aparat

Di Balik Kasus Penyadapan Presiden, Mengintai Ancaman Perluasan Kekuasaan Aparat

News | Senin, 16 November 2026 | 17:49 WIB

314 Umpan Sukses dan 24 Intersep, Alta Ballah Buka Suara soal Taktik Jenius John Herdman

314 Umpan Sukses dan 24 Intersep, Alta Ballah Buka Suara soal Taktik Jenius John Herdman

Bola | Senin, 16 November 2026 | 17:49 WIB

×