Aksi Kamisan ke-880: Tanpa Keberanian untuk Mengingat Luka, Bangsa Ini Hanya Akan Mewariskan Trauma

Suara.com - Aksi Kamisan kembali digelar untuk ke-880 kalinya di depan Istana Merdeka, Jakarta. Aksi kali ini digelar tiga hari menjelang peringatan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam aksi tersebut, masyarakat sipil menegaskan penolakan terhadap impunitas, kriminalisasi, dan upaya penghapusan sejarah.

Lebih dari dua juta orang disebut pernah menjadi korban penahanan, penyiksaan, hingga penghilangan paksa dalam sejarah kelam bangsa.

Namun, alih-alih menghadirkan keadilan, negara justru kerap menyingkirkan suara korban dan memoles wajah pelaku.

“Seolah sejarah hanya milik mereka yang berkuasa, bukan milik mereka yang menderita. Tanpa keberanian untuk mengingat luka, bangsa ini hanya akan mewariskan trauma,” tegas salah satu orator dalam Aksi Kamisan, Kamis (2/10/2025).

Dalam pernyataan sikap, orator tersebut menyampaikan lima tuntutan utama:

1. Mengadili pelaku tragedi Kanjuruhan, termasuk aparat keamanan yang bertanggung jawab secara komando.
2. Mendesak Jaksa Agung menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM terkait tragedi 1965–1966 serta pelanggaran HAM berat lainnya sesuai Pasal 21 ayat 3 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
3. Kepada kepolisian, Kepada Kapolri, menghentikan kriminalisasi dan segera membebaskan aktivis, mahasiswa, serta warga yang ditangkap sewenang-wenang.
4. Kepada Presiden, menghentikan proyek penulisan ulang sejarah dan menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, karena dinilai melanggengkan impunitas dan mengaburkan fakta sejarah.
5. Penyelidikan pro justitia komnas ham, kepada komnas ham, atas kasus dugaan berat HAM, termasuk kasus pembunuhan Munir Said Thalib harus ditentukan secara independen dan tidak boleh di intervensi oleh siapa pun.

Selain itu, salah satu peserta aksi bernama Ocha, secara khusus menyoroti manipulasi sejarah yang berpotensi menghapus jejak penting gerakan perempuan.

Ocha menilai pemerintah berusaha menghapus jejak penting gerakan perempuan.

“Terkait penulisan sejarah baru, banyak hal yang dihapus. Contohnya kongres perempuan, padahal itu salah satu titik awal gerakan perempuan Indonesia," jelas Ocha.

"Sampai sekarang pun kita sebagai perempuan masih belum merdeka, belum mendapatkan hak sepenuhnya, tapi mau dihapus oleh pemerintah,” tambahnya.

Ia menegaskan, kritiknya ditujukan langsung kepada pemerintah, Presiden Prabowo, serta aparat TNI yang disebutnya tidak menunjukkan empati.

“Saya mengutuk keras kepada pemerintah, kepada Prabowo, juga kepada bapak-ibu TNI yang lalu lalang di sini dengan sangat nirempati. Semoga mereka semua cepat sadar,” kata dia dengan nada emosional.

Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena