Infografis
-
Kebijakan iklim dan energi Indonesia lumpuh akibat birokrasi tumpang tindih.
-
MPR usulkan pembentukan kementerian khusus untuk atasi krisis iklim.
-
Otoritas tunggal dinilai akan ciptakan kredibilitas instan dan buka peluang investasi.
“Dengan regulasi yang jelas dan koordinasi yang kuat, Indonesia bisa mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat komitmen global terhadap penanganan krisis iklim,” tuturnya.
Bagi Eddy, Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi pemimpin global dalam transformasi energi bersih, asalkan didukung oleh kebijakan yang terintegrasi di bawah satu komando.
“Krisis iklim bukan lagi isu lingkungan, melainkan isu eksistensial bangsa. Kita butuh kementerian yang mampu menjembatani kebijakan lintas sektor agar Indonesia tidak hanya bertahan, tapi juga memimpin dalam ekonomi hijau,” kata Eddy.
