Infografis
- Pasca-banjir tujuh minggu di Aceh Tamiang dan Aceh Timur, warga hadapi krisis kesehatan serta minimnya akses air bersih.
- WALHI mengungkap melalui diskusi bahwa lumpur kering picu ISPA, sementara air keruh menyebabkan penyakit kulit dan sulit dimasak.
- Bencana disebut ekologis akibat izin industri serampangan di hulu sungai, menuntut negara segera melakukan audit ekologis.
Suara.com - Hampir tujuh minggu berlalu sejak banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera. Namun bagi warga Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur, surutnya air bukanlah tanda pemulihan. Justru sebaliknya, fase pascabencana membuka babak baru penderitaan yang panjang dan belum berujung.
Ketika sorotan media mulai meredup dan bantuan darurat berkurang, masyarakat di wilayah terdampak masih bergulat dengan krisis kesehatan serta keterbatasan infrastruktur dasar. Lumpur tebal yang tersisa di permukiman, akses air bersih yang minim, hingga meningkatnya risiko penyakit menjadi kenyataan sehari-hari yang belum tertangani secara memadai.
Kondisi tersebut terungkap dalam diskusi publik bertajuk “Kabar dari Sumatera: 47 Hari Pasca Bencana” yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional melalui siaran langsung Instagram, Selasa (13/1/2026).
Dalam diskusi itu terungkap bahwa surutnya banjir tidak serta-merta memulihkan kelayakan hidup warga. Lumpur ekstrem setinggi hingga dua meter yang terbawa banjir kini mengering dan memunculkan persoalan kesehatan serius. Pada musim kemarau, debu dari lumpur kering memicu peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Sementara saat hujan turun, lumpur yang kembali tergenang menjadi sumber penyakit kulit.
Selain ancaman kesehatan, warga menghadapi kesulitan besar membersihkan sisa lumpur dari rumah mereka. Hingga kini, kondisi di Aceh Tamiang dinilai masih jauh dari pulih. Sejumlah kebutuhan dasar belum terpenuhi secara layak, terutama akses terhadap air bersih.
Banyak warga terpaksa menggunakan air yang bercampur lumpur untuk kebutuhan memasak. Meski telah diendapkan, air tersebut tetap berbau menyengat dan tidak layak konsumsi.
“Sehingga mereka untuk masak saja itu kadang menggunakan air yang tercampur dengan lumpur walaupun air itu sudah diendapkan, cuma baunya sangat tidak mengenakkan,” tegas Abdul Hadi Lubis, Tim Desk Disaster WALHI Riau.
Menurut Abdul, situasi pada pekan pertama pascabencana diperparah oleh lambatnya respons pemerintah. Di tengah keterbatasan tersebut, warga justru mengandalkan solidaritas antarwarga untuk bertahan.
“Jadi kami menilai bencana ini adalah bencana ekologis dengan respon yang tidak logis dari pemerintah. Bahkan salah satu warga mengatakan bahwa kejadian ini lebih parah dibandingkan dengan tsunami yang terjadi di tahun 2004,” ujarnya.
Baca Juga: Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK
Ia menambahkan, lambannya respons negara membuat proses pemulihan semakin sulit diprediksi.
“Karena warga sangat sulit untuk memulihkan keadaan dan menurut kami ketika negara tidak cepat untuk merespon ini, ya kita tidak tahu butuh berapa lama daerah Aceh Tamiang ini akan pulih.”
Bukan Sekadar Faktor Alam
WALHI menegaskan, banjir bandang di Aceh Tamiang tidak dapat dipandang sebagai peristiwa alam semata. Berdasarkan asesmen di 36 desa, kerusakan wilayah hulu disebut menjadi faktor utama yang memperparah dampak banjir.
Pemberian izin industri yang serampangan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang dan DAS Jambo Aye, ditambah maraknya aktivitas penebangan liar, telah merusak daya dukung lingkungan. Kondisi tersebut membuat wilayah tidak lagi mampu menahan curah hujan ekstrem.
“Bencana ini terjadi bukan karena takdir atau apa, karena ini merupakan kesalahan sistem dalam proses pengurusan alam yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung,” tegas Abdul Hadi.
