Infografis
-
KPK telah resmi membuka penyelidikan dugaan korupsi dan mark-up proyek Kereta Cepat Whoosh.
-
Pihak terkait, termasuk dari KCIC, akan dipanggil untuk dimintai keterangan secara tertutup oleh penyelidik.
-
Penyelidikan kasus ini ternyata sudah berlangsung sejak awal tahun 2025, sebelum isu ini viral.
Suara.com - Setelah menaikkan status kasus dugaan mark-up anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh ke tahap penyelidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan memanggil semua pihak yang diduga memiliki informasi krusial dalam proyek strategis nasional ini.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengisyaratkan bahwa penyelidik tidak akan ragu meminta keterangan dari entitas bisnis terkait, termasuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), guna membangun konstruksi perkara yang utuh.
"Kami pastikan bahwa dalam tahapan penyelidikan ini tentu tim juga melakukan permintaan keterangan-keterangan kepada pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini," kata Budi kepada wartawan, Kamis (30/10/2025).
Meski demikian, Budi menegaskan bahwa proses pemanggilan saksi akan berjalan secara tertutup dan tidak akan dipublikasikan ke media.
Langkah ini diambil sesuai prosedur standar di tahap penyelidikan, di mana kerahasiaan menjadi prioritas utama sebelum kasus dinyatakan naik ke penyidikan.
"Terkait dengan pihak-pihak yang nanti akan diminta keterangan, tentu karena ini masih di tahap penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan secara detail pihak-pihak tersebut,” ujar Budi.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, telah lebih dulu membenarkan bahwa kasus ini sudah tidak lagi di tahap telaah.
"Saat ini sudah tahap penyelidikan,” kata Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Senin (27/10/2025).
Konteks ini menjadi penting karena KPK mengklaim telah memulai proses penyelidikan jauh sebelum isu ini menjadi perbincangan publik.
Baca Juga: Borok Proyek Kereta Cepat: Nama Luhut dan Rini Soemarno Disebut, KPK Didesak Turun Tangan
"Penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun," ungkap Budi.
Pernyataan ini sekaligus mengklarifikasi bahwa langkah KPK tidak dipicu oleh video yang diunggah mantan Menko Polhukam Mahfud MD, melainkan merupakan inisiatif internal yang telah berjalan selama berbulan-bulan.
