Wanti-wanti Pejabat PKS di Pemerintahan Prabowo, Begini Pesan Almuzzammil Yusuf

“Kritik kami bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyelamatkan keuangan negara dan memastikan pembangunan berjalan sesuai skala prioritas,” tambahnya.

Almuzzammil menegaskan, PKS akan terus mengawal dan membantu pemerintah agar tidak terjebak dalam proyek-proyek ambisius berbiaya besar yang berisiko tinggi terhadap stabilitas fiskal. 

“Skala prioritas pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional,” ujarnya.

Ia juga menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menurutnya sejak awal menuai banyak kritik dari kalangan akademisi dan pakar lingkungan. 

“Serupa dengan proyek kereta cepat, pembangunan IKN juga bermasalah sejak perencanaan. Kritik dari akademisi menunjukkan proyek ini gagal dalam perencanaan yang matang dan inklusif,” ucapnya.

Almuzzammil menambahkan, kekhawatiran bahwa IKN akan menjadi “kota hantu” kini bahkan disorot media internasional seperti The Guardian, yang menulis artikel berjudul ‘Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ghost city.’

“PKS sejak awal konsisten menolak disahkannya Undang-Undang IKN karena cacat formil dan materiil. Pembahasannya tergesa-gesa, dan mengabaikan aspek historis Jakarta sebagai tempat proklamasi kemerdekaan. Nilai sejarah ini tidak boleh dipinggirkan,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan tidak harus dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kota-kota menengah dan kecil di seluruh Indonesia. 

“IKN bukan hanya sekadar memindahkan tiang bendera. IKN adalah warisan yang akan kita tinggalkan. Jangan sampai generasi mendatang menanggung beban utang dan kerusakan lingkungan akibat perencanaan yang serampangan,” tandas Almuzzammil.