Bappenas Sebut Penerapan Manajemen Risiko Menjadi Arah Baru Dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional

Suara.com - Penerapan budaya sadar risiko atau risk awareness culture dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pembangunan nasional yang adaptif, efisien, dan berdaya tahan di tengah ketidakpastian global.

Diskusi ini membuka sesi dengan menegaskan bahwa kesadaran risiko kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar dalam setiap kebijakan pembangunan.

“Dalam situasi dinamis dan penuh tantangan seperti saat ini, membangun kesadaran risiko bukan jadi pilihan, tetapi memang harus jadi kebutuhan mendasar,” ujar Rina Nurjanah dari Tirto.id serta moderator dalam diskusi bertajuk “Sadar Risiko dalam Perspektif Inovasi dan Pembangunan”, Rabu (5/10/2025).

“Sebab setiap kebijakan dan langkah pembangunan memiliki potensi risiko yang perlu diidentifikasi, diantisipasi, dan dikelola dengan baik,” tambahnya.

Rina juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar budaya sadar risiko benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif.

“Budaya sadar risiko tidak bisa berdiri sendiri. Ia menuntut kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan termasuk media,” tuturnya.

Salah satu narasumber utama, Direktur Sistem dan Manajemen Risiko di Kementerian PPN/Bappenas Prakosa Graha Yudhiandono, menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko telah menjadi arah baru dalam tata kelola pembangunan nasional.

Menurutnya, dengan terbitnya Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), setiap lembaga pemerintah kini wajib mengintegrasikan prinsip manajemen risiko ke dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan.

“Dengan hadirnya regulasi terkait manajemen risiko pembangunan nasional, mau tidak mau, suka tidak suka, fungsi penerapan risiko harus diembed dalam setiap proses perencanaan,” jelas Graha.

Ia mengakui bahwa penerapan MRPN ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama karena banyak kementerian dan lembaga (KL) yang belum terbiasa dengan pendekatan berbasis risiko.

“Di banyak kementerian dan lembaga, budaya risiko ini masih menjadi hal baru. Karena itu, tahun 2025 kami minta agar setiap lembaga mulai memasukkan unsur risiko ke dalam dokumen perencanaannya,” terangnya.

Graha menambahkan, tahun depan Bappenas akan fokus membimbing sekitar 20 proyek prioritas lintas sektor, seperti ketahanan pangan, koperasi desa, dan pengembangan pariwisata.

“Untuk tahap awal, 2025 ini kami kawal 20 proyek dulu. Kalau langsung full scale, semua sektor bisa ‘kedandapan’. Jadi kami mulai bertahap, memastikan semua berada di halaman yang sama,” ujarnya.

Dalam paparannya, Graha juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN) agar penerapan manajemen risiko bisa berjalan optimal.

Sebagai contoh, ia menyebut proyek prioritas pariwisata di Labuan Bajo sebagai bentuk integrasi lintas sektor yang berhasil.

“Di Labuan Bajo, bukan hanya kementerian pariwisata yang terlibat, tapi juga badan usaha seperti ITDC Golo Mori dan pemerintah daerah. Ini contoh konkret kolaborasi yang berjalan,” kata Graha.

Namun, ia mengingatkan bahwa model semacam ini belum bisa langsung diterapkan secara luas karena tantangan koordinasi yang masih besar.

Selain memperkuat kualitas kebijakan, budaya sadar risiko juga diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap arah pembangunan nasional.

“Ketika perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian pembangunan dilakukan dengan pendekatan risiko, maka itu bisa memberikan keyakinan kepada dunia usaha untuk bersama-sama membangun Indonesia,” ungkap Graha.

Ia menambahkan, sistem manajemen risiko ini akan terus dikembangkan melalui digitalisasi e-planning, data spasial, dan koordinasi dengan berbagai Kemenko untuk memastikan kebijakan yang konsisten dan terukur.

“Nah itulah kemudian pemerintah juga harus adaptif, untuk memastikan bahwa ketika kita berbicara target-target pembangunan, maybe in a day itu akan tercapai, tapi kemudian hal-hal yang berpotensi untuk bisa menambahkan tercapaian target tersebut, itulah yang kemudian harus diantisipasi secara lebih jalan,” katanya.

Sementar itu, Direktur Statistik Ketahanan Sosial di Badan Pusat Statistik (BPS) Dr. Nurma Midayanti,, yang bergabung secara daring menegaskan bahwa data statistik memegang peranan penting dalam manajemen risiko pembangunan nasional, terutama dalam mengidentifikasi kerentanan sosial dan wilayah.

“BPS juga berperan penting dalam mendukung manajemen pengurangan resiko melalui penyediaan data dan indikator statistik yang menjadi dasar analisis resiko di berbagai sektor pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, data yang akurat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memetakan risiko, mengidentifikasi kerentanan, dan merumuskan kebijakan mitigasi serta adaptasi yang tepat sasaran.

Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena