REGIONAL:
- Pengamat politik M. Jamiluddin Ritonga menilai keputusan Presiden Prabowo mengganti Laksana Tri Handoko dengan Arif Satria sebagai Kepala BRIN berpotensi memicu keretakan hubungan dengan Megawati Soekarnoputri.
- Megawati disebut kehilangan tokoh kepercayaannya di BRIN, sehingga posisinya sebagai Ketua Dewan Pengarah bisa menjadi tidak efektif.
- Jika hubungan politik keduanya merenggang, PDIP berpeluang mengambil posisi oposisi dan memperkuat fungsi kontrol dalam demokrasi.
Suara.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dinilai bisa berdampak terhadap hubungan politik dengan Ketua Dewan Pengarah BRIN, sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Prabowo resmi melantik Arif Satria sebagai Kepala BRIN menggantikan Laksana Tri Handoko pada 10 November 2025. Menurut Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, pergantian ini memunculkan spekulasi politik karena Laksana dikenal sebagai sosok kepercayaan Megawati.
"Sebagai kepercayaan Megawati, Laksana Tri Handoko sebenarnya sudah berulang untuk diganti, namun dapat dipertahankan. Namun akhirnya Laksana Tri Handoko berhasil diganti dengan dilantiknya Arif Satria," kata Jamil kepada suara.com, Selasa (11/11/2025).
Ia menilai, keputusan tersebut bisa membuat hubungan antara Megawati dan Prabowo menjadi renggang. Megawati disebut berpotensi kecewa karena kehilangan sosok yang selama ini menjadi “asetnya” di BRIN untuk mewujudkan ambisi di bidang riset.
"Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, juga akan kehilangan kaki tangan untuk mengimplementasikan ide-idenya. Akibatnya, Megawati bisa saja jadi Ketua Dewan Pengarah layaknya macan ompong. Ide-idenya bisa saja tidak dianggap oleh Kepala BRIN yang baru," tuturnya.
Jamiluddin menyebut pergantian Laksana bisa menjadi “pukulan telak” bagi Megawati dan berpotensi membuat hubungan politik antara keduanya memanas. Imbasnya, relasi antara PDIP dan pemerintahan Prabowo bisa terganggu.
"Kalau Megawati menjadikan PDIP oposisi, tentu menguntungkan bagi demokrasi di Indonesia. Sebab, PDIP akan berfungsi sebagai check and balances, yang belakangan inimpraktis tak mengemuka lagi," ucapnya.
Menurutnya, jika hubungan Megawati dan Prabowo benar-benar berjarak, ada sisi positif bagi sistem politik nasional.
"Demokrasi di Indonesia tak lagi layu, terutama kontrol terhadap pemerintah kembali bersemi," pungkasnya.
TERPOPULER
