- KPK memeriksa mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag, Subhan Cholid, terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji tahun 2023–2024.
- Pemeriksaan ini mendalami pembagian kuota haji yang diduga tidak sesuai aturan, yakni 50 persen untuk reguler dan 50 persen untuk khusus.
- KPK menegaskan pembagian itu menyalahi ketentuan yang seharusnya 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk haji khusus, yang memicu keuntungan besar bagi agen travel.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan materi pemeriksaan terhadap mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama RI Subhan Cholid (SC).
Subhan dipanggil untuk penyidikan kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa Subhan mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan sejak pukul 08.39 WIB.
“Dalam pemeriksaan terhadap saksi Saudara SC hari ini, penyidik mendalami pengetahuannya terkait pembagian kuota haji 50-50, serta penyediaan layanan bagi jemaah haji,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (12/11/2025).
Menurut Budi, hingga saat ini pemeriksaan terhadap Subhan masih dilakukan oleh penyidik.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan perbuatan melawan hukum yang diduga terjadi pada kasus dugaan korupsi pada penyelenggaraan haji yang kini ada di tahap penyelidikan.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pada 2023 Presiden Joko Widodo meminta Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Pada pertemuan itu, Indonesia diberikan penambahan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 untuk tahun 2024.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Asep menjelaskan pembagian kuota haji seharusnya 92 persen untuk kuota reguler dan 8 persen untuk kuota khusus.
“Jadi kalau ada kuota haji, berapa pun itu, pembagiannya demikian. Kuota regulernya 92 persen, kuota khususnya 8 persen,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2025).
Dia menjelaskan alasan pengaturan itu ialah mayoritas jemaah haji yang mendaftar menggunakan kuota reguler, sedangkan kuota khusus berbayarnya lebih besar dibandingkan dengan kuota reguler sehingga penyediaannya hanya 8 persen.
Dengan tambahan kuota haji menjadi 20.000, Asep menegaskan seharusnya pembagiannya ialah 1.600 untuk kuota haji khusus dan 18.400 untuk kuota haji reguler.
“Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ungkap Asep.
“Jadi kan berbeda dong, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Nah seperti itu, itu menyalahi aturan yang ada,” tambah dia.
Dengan begitu, Asep menyebut biaya haji khusus dengan kuota yang setengah dari kuota reguler menyebabkan tingginya pendapatan agen travel.
“Kemudian prosesnya, kuota ini, ini kan dibagi-bagi nih. Dibagi-bagi ke travel-travel. Travel-travelnya kan banyak di kita, travel haji itu banyak. Dibagi-bagi sesuai dengan, karena ada asosiasi travel, tentunya kalau travelnya besar, ya porsinya besar. Travel yang kecil, ya dapatnya juga kecil,” ujar Asep.
TERPOPULER
