- DPRD dan Pemprov DKI telah menyepakati penambahan sekolah gratis menjadi 258 sekolah.
- Ramli menilai program sekolah swasta gratis merupakan salah satu langkah paling strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas.
- Pengurangan jumlah sekolah dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan di Jakarta.
Suara.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak mengurangi jumlah sekolah swasta yang masuk dalam program sekolah gratis pada 2026.
DPRD meminta agar target 258 sekolah swasta gratis yang sebelumnya dibahas bersama tetap dipertahankan.
Sebelumnya, DPRD dan Pemprov DKI telah menyepakati penambahan sekolah gratis menjadi 258 sekolah.
Namun, ketika Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 disahkan, jumlah sekolah yang masuk dalam program tersebut justru berkurang drastis menjadi hanya 105 sekolah.
"DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan agar sekolah swasta gratis tidak dikurangi, bahkan ditingkatkan jumlahnya melebihi dari 105 sekolah sebagaimana target 2026. Target 2026 yang dibahas di Komisi E adalah 258. Ternyata hanya disetujui 105," tutur Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Ramli Muhamad, Jumat (14/11/2025).
Ramli menilai program sekolah swasta gratis merupakan salah satu langkah paling strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
Karena itu, pengurangan jumlah sekolah dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan di Jakarta.
Ia juga mengingatkan komitmen Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang telah menandatangani Pergub tentang Sekolah Swasta Gratis pada 16 Oktober 2025.
Ramli menyebut komitmen itu harus diwujudkan dalam realisasi anggaran.
Baca Juga: Gaji ASN DKI Aman! Walau Dana Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Tunjangan Ini Dipastikan Tak Tersentuh
"Kami mohon, Pak Gubernur, dengan kemampuan Pak Gubernur, pasti 258 sekolah gratis. Karena Pak Gubernur sudah menandatangani Pergub sekolah gratis tanggal 16 Oktober. Tinggal selangkah lagi kita jalan," ungkap Ramli.
Ramli menekankan bahwa perluasan program tersebut harus menjadi prioritas pada penyusunan anggaran 2026.
Ia meminta Dinas Pendidikan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencari sumber pendanaan tambahan agar target kembali ke angka 258 sekolah.
"DPRD Provinsi Jakarta meminta agar Dinas Pendidikan bersama TAPD mencari alokasi tambahan dana bagi perluasan program sekolah swasta dari 105 menjadi 258," tegasnya.
Dalam pembahasan sebelumnya, pemerintah dan DPRD telah merencanakan perluasan ratusan satuan pendidikan dalam program sekolah gratis melalui dokumen KUA-PPAS APBD 2026.
Tahun 2025, program ini lebih dulu diuji coba di 40 sekolah swasta yang mencakup 4.932 siswa dari 142 rombongan belajar untuk kelas awal.
Namun, kondisi fiskal berubah setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD), termasuk dana bagi hasil (DBH), hingga Rp15 triliun.
Dampaknya, rancangan APBD 2026 harus diturunkan dari Rp95 triliun menjadi Rp81 triliun, sehingga Pemprov DKI dan DPRD perlu menata ulang sejumlah alokasi anggaran.
