Ia menilai kolaborasi dan sinergi lintas lembaga, merupakan kunci utama adanya titik terang dalam penyelesaian sengketa EV yang telah berlangsung bertahun-tahun tersebut. "Jikalau ini dikerjakan sendiri dan tidak bersinergi, tidak mungkin permasalahan ini akan ada titik terang penyelesaiannya," ujarnya.
Menurutnya, kekuatan utama dalam upaya penyelesaian persoalan EV bukan terletak pada siapa yang paling menonjol, melainkan pada kemampuan semua pihak untuk bekerja bersama.
"Sinergi ini memberikan pembuktian bukan siapa yang terbaik, bukan siapa yang terdepan, tapi siapa yang bisa bersinergi maka itulah yang terbaik karena akan memberikan hasil terbaik untuk masyarakat Surabaya," katanya.
Wali Kota Eri juga menyampaikan doa dan harapannya kepada seluruh pihak yang mendukung penyelesaian masalah tersebut. "Semoga kebaikan jenengan sedoyo (anda semua) dicatat Gusti Allah dan menjadi amal jariyah, amin allahumma amin," tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengapresiasi langkah tegas Wali Kota Eri yang terus mendampingi warga sejak awal permasalahan hingga pembahasan di tingkat pemerintah pusat. Menurutnya, pendekatan kolaboratif yang dilakukan Eri Cahyadi bersama DPR RI menjadi kunci tercapainya kejelasan.
"Artinya masyarakat tidak sendirian, tapi diperjuangkan oleh Walikotanya dengan cara kolaboratif bersama DPR RI. Kami selalu berdiskusi dan akhirnya ada kejelasan," ujar Thoni.
Sementara itu, Koordinator Umum FATWA, Muchlis Anwar mengucapkan terima kasih atas pendampingan yang dilakukan Pemkot Surabaya. Khususnya perhatian yang diberikan oleh Wali Kota Eri dalam membantu mengawal upaya penyelesaian masalah ini hingga tuntas dan membuahkan solusi.
"Terima kasih dukungannya Pak Eri, Wali Kota Surabaya. Tanpa perjuangan beliau kami tidak ada apa-apanya," kata Muchlis.
Sebagai informasi, RDP dan RDPU di Komisi II DPR RI menghasilkan empat poin kesimpulan, yakni:
1. Komisi II DPR RI telah mendengar, memahami, dan akan menindaklanjuti penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh Forum Aspirasi Tanah Warga (FATWA) dan PT Dharma Bhakti Adijaya, pemilik Perumahan Darmo Hill.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk menyelesaikan permasalahan pada point 1 melalui mekanisme non-litigasi dengan melakukan mediasi bersama PT Pertamina (Persero), Badan Pengelola BUMN, dan Kementerian Keuangan RI selaku pengelola barang milik negara guna melakukan proses pelepasan aset tanah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya diselesaikan dan diserahkan kepada masyarakat yang telah lama menguasai dan memanfaatkannya secara sah.
3. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN RI untuk segera menindaklanjuti proses perolehan hak atas tanah di wilayah sengketa dimaksud setelah dilaksanakannya pelepasan aset oleh PT Pertamina (Persero) melalui Kementerian Keuangan RI, guna memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
4. Komisi II DPR RI memohon kepada Pimpinan DPR RI agar dapat memfasilitasi pertemuan antara Kementerian ATR/BPN RI, Kementerian Keuangan RI, Badan Pengelola BUMN, dan PT Pertamina (Persero) guna menyelesaikan permasalahan ini serta isu-isu pertanahan lainnya. (ADV)
TERPOPULER
