Tanggapi Hasil Survei CISA, Sekjen JARI 98: Polri Garda Supremasi Sipil

Suara.com - Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Reformasi 98 (JARI 98), Peri Supriadi menegaskan bahwa Polri merupakan garda penting dalam menjaga supremasi sipil di Indonesia.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri peluncuran survei Center for Indonesian Strategic Action (CISA) di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Survei CISA memotret persepsi publik terhadap Polri sebagai simbol supremasi sipil, dan hasilnya menunjukkan tren positif dari masyarakat.

Menurut Peri, perbedaan utama antara negara demokratis dan rezim otoriter terletak pada bagaimana institusi bersenjata, termasuk Polri—tunduk pada otoritas sipil.

Ia menegaskan bahwa Polri memegang tiga fungsi vital, penegakan hukum (gakum), pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan perlindungan serta pengayoman masyarakat, termasuk penanganan terorisme

“Saya mengapresiasi survei CISA yang memotret persepsi publik terhadap Polri sebagai simbol supremasi sipil. Survei ini menunjukkan bahwa harapan publik terhadap Polri sangat besar,” ujar Peri.

Ia menekankan bahwa Polri harus tetap berada di jalur profesional dan tidak terseret ke dalam politik praktis.

Menurutnya, ketika aparat masuk ke arena politik, independensi dalam melaksanakan tugas akan terancam.

Peri juga mengingatkan pentingnya menjaga kekuatan bersenjata tetap berada di bawah kontrol sipil, baik pemerintah, DPR, maupun masyarakat sipil.

Ia menilai risiko elit capture terhadap polisi dan militer bisa membahayakan demokrasi karena dapat membungkam kebebasan berekspresi dan menciptakan instabilitas politik.

“Kita tentu tidak ingin demokrasi kembali ke masa lalu,” tegasnya.

Peri berharap agenda reformasi Polri yang sedang bergulir dapat menghasilkan perubahan signifikan, sekaligus memperbaiki citra Polri dan pemerintahan Prabowo–Gibran.

Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa, menjelaskan bahwa persepsi publik terhadap Polri saat ini sangat positif.

Hal itu terlihat dari empat indikator survei, yakni ppenegakan hukum dan keamanan siber, kinerja Polri, dukungan dan harapan publik, serta Reformasi Polri

Menurut Herry, 72% responden puas dengan kinerja Polri (kumulatif), 19,9% menilai buruk dan 8,1% tidak menjawab

Sementara itu, terkait peran Polri sebagai simbol supremasi sipil, 77% responden mendukung, 6% tidak mendukung dan 17% tidak menjawab

“Mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap Polri dapat menjadi simbol supremasi sipil,” ujar Herry.

Sebagai informasi, survei ini dilangsungkan pada 14 November - 20 November 2025.

Populasi survei ini adalah seluruh WNI yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1320 orang.
Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan margin of error sekitar ± 2.7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka, telfon, dan google form oleh pewawancara yang telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara telah dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali menghubungi responden terpilih (spot check) dan dalam prosesnya tidak ditemukan kesalahan yang berarti.