Wamen KP hingga Menteri Ngaku Terbantu dengan Polisi Aktif di Kementerian: Pengawasan Jadi Ketat

Suara.com - Sejumlah menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih ramai-ramai buka suara merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Polri.

Mereka kompak mengaku sangat terbantu dengan keberadaan anggota Polri aktif yang menduduki jabatan strategis di kementerian, menegaskan bahwa kolaborasi ini justru memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Didit Herdiawan Ashad, menjadi salah satu yang secara terbuka mendukung praktik ini. Tanpa ragu, ia membenarkan bahwa institusinya merasakan dampak positif dari kehadiran aparat kepolisian.

"Iya [Kementerian KP merasa terbantu dengan keberadaan anggota Polri aktif]," ucapnya singkat di Jakarta Pusat, Minggu (23/11/2025).

Kolaborasi Perkuat Pengawasan Sektor Energi

Dukungan serupa datang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Menurutnya, sinergi antara kementerian dengan Polri dan Kejaksaan terbukti efektif memperketat pengawasan di sektor yang rawan penyimpangan.

Bahlil mencontohkan, posisi Inspektur Jenderal di Kementerian ESDM saat ini diisi oleh seorang perwira tinggi Polri berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen). Ia menegaskan penempatan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Di ESDM ada beberapa anggota dari Polri, termasuk Inspektur Jenderal kita. Itu pangkatnya Bintang 3 atau apa namanya, komjen ya,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025) lalu.

Bagi Bahlil, kehadiran aparat penegak hukum aktif bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah kebutuhan untuk mengakselerasi kinerja kementerian.

“Sangat, sangat (membantu). Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami. Dirjen Gakkum kan dari jaksa. Dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu,” tegasnya.

Kebutuhan Mendesak Berantas TPPO dan Migran Ilegal

Argumentasi paling kuat datang dari Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla.

Ia menyebut pelibatan Polri aktif adalah kebutuhan strategis yang tidak bisa ditawar, terutama dalam perang melawan sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pengiriman pekerja migran ilegal.

“Ini dari pandangan saya perlunya KP2MI membutuhkan penegakan hukum (Polri),” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Dzulfikar memaparkan, KP2MI memiliki keterbatasan dari sisi sumber daya, anggaran, hingga kewenangan penegakan hukum.