- Pemprov Aceh meminta pusat menaikkan bantuan rumah rusak berat dari Rp60 juta menjadi Rp98 juta pada 25 Desember 2025.
- Pemprov juga mendesak percepatan pemulihan sektor produktif seperti sawah dan perkebunan sebelum Ramadhan tiba.
- Menko PMK menyepakati pemulihan ekonomi pascabencana menjadi prioritas serta perhatian khusus calon jemaah haji.
Suara.com - Pemerintah Provinsi Aceh mendesak pemerintah pusat untuk menaikkan nilai bantuan bagi warga terdampak banjir yang rumahnya mengalami rusak berat. Pemprov Aceh meminta agar bantuan yang saat ini sebesar Rp60 juta per unit dinaikkan menjadi Rp98 juta.
Permintaan lugas ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam rapat koordinasi penting bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Kepala BNPB Suhariyanto di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (25/12/2025).
Alasan di balik permintaan ini sederhana: uang Rp60 juta dinilai tidak akan cukup untuk membangun kembali sebuah hunian yang layak.
“Kami memohon agar bantuan rumah layak huni bagi warga yang rumahnya rusak berat dapat ditingkatkan menjadi Rp98 juta. Ini sesuai standar bangunan layak huni Pemerintah Aceh,” kata Fadhlullah di Banda Aceh sebagaimana dilansir Antara.
Fadhlullah menegaskan bahwa angka Rp98 juta bukanlah angka yang muncul tanpa dasar. Nilai tersebut sudah menjadi acuan standar yang selama ini diterapkan oleh pemerintah daerah dalam program pembangunan rumah layak huni di Tanah Rencong.
"Nilai Rp98 juta merujuk pada standar bangunan layak huni yang selama ini diterapkan pemerintah Aceh," ujarnya.
Selain mendesak kenaikan bantuan perumahan, Fadhlullah juga meminta adanya percepatan dalam penanganan sektor-sektor produktif yang menjadi urat nadi perekonomian warga.
Ia menyoroti pemulihan lahan sawah, tambak, dan perkebunan yang hancur diterjang banjir, serta pembersihan kawasan permukiman dari endapan lumpur.
"Langkah ini penting agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan, terutama jelang bulan suci Ramadhan," katanya.
Menanggapi permintaan tersebut, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pemerintah pusat sepakat penanganan bencana tidak boleh hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar. Pemulihan ekonomi masyarakat menjadi prioritas berikutnya.
“Selain kebutuhan dasar, kita juga perlu memikirkan bagaimana ekonomi masyarakat bisa tumbuh kembali. Jika situasi di lapangan belum memungkinkan, status kedaruratan bisa diperpanjang,” kata Pratikno.
Pratikno juga memastikan pemerintah pusat memikirkan kebutuhan masyarakat menjelang bulan puasa serta akan memberikan perhatian khusus bagi calon jemaah haji dari wilayah terdampak banjir.
“Untuk jamaah haji dari wilayah terdampak banjir, kita koordinasikan dengan lembaga pengelola haji agar tidak diberlakukan standar yang sama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa dampak banjir di Aceh masih sangat luas. Dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 daerah masih berstatus tanggap darurat.
Terkait penanganan rumah rusak berat, Suharyanto menjelaskan ada dua skema yang disiapkan. Warga yang bisa menumpang di rumah kerabat akan diberikan bantuan biaya hidup bulanan per kepala keluarga.
TERPOPULER
