Ikrar Nusa Bakti Desak Prabowo Segera Reshuffle Kabinet

Suara.com - Mantan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), Profesor Ikrar Nusa Bakti, melontarkan kritik pedas terhadap jajaran menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Memasuki awal tahun 2026, Ikrar menilai banyak pembantu presiden yang tidak kompeten dan hanya sibuk melakukan pencitraan di tengah berbagai krisis dalam negeri.

Dalam dialog di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Ikrar menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus memiliki keberanian untuk melakukan perombakan kabinet (reshuffle) besar-besaran sebelum keadaan semakin memburuk.

"Kalau buat saya itu seharusnya ya, kalau di dalam perhitungan Rocky Gerung itu harusnya kan bulan Agustus tahun ini ya. Paling tidak itu adalah akhir dari pergantian kabinet yang benar-benar dilakukan secara cepat dan mendesak," ujar Ikrar, dikutip Jumat (2/1/2026).

Salah satu nama yang menjadi sorotan tajam Ikrar adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan (Zulhas). Ikrar menyayangkan sikap Zulhas yang dianggap lebih mengedepankan gaya politik pencitraan daripada solusi substantif.

"Saya beri contoh Zulhas (Zulkifli Hasan). Dia politikus yang jam terbangnya lama, tapi malah berupaya menarik simpati dengan pencitraan angkat-angkat beras di punggung. Harusnya enggak seperti itu, loh," sentil Ikrar.

Ia juga mengingatkan publik agar tidak lupa dengan rekam jejak masa lalu menteri tersebut terkait isu lingkungan.

Menurutnya, seharusnya orang Aceh atau pihak-pihak yang berkaitan dengan hutan tidak akan lupa bahwa Zulhas juga merupakan sosok yang pernah merusak hutan.

Tak hanya Zulhas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga tak luput dari sasaran kritik. Ikrar menyoroti janji Bahlil soal pemulihan listrik di wilayah bencana, khususnya Aceh, yang dinilai tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Si Bahlil itu berbusa-busa keluar dari mulutnya bahwa ini nanti dalam berapa hari listrik akan nyala. Dia katakan misalnya 93 persen, sekian persen, dan sebagainya," tegas Ikrar.

"Dan sebagian besar listrik yang dipakai Bahlil itu pakai apa? Genset. Genset menggunakan bahan bakar apa? Bahan bakar minyak," lanjutnya.

Ikrar mengatakan pemulihan listrik menggunakan bahan bakar minyak (BBM) justru menjadi “bahan ketawaan” publik. Pasalnya, untuk mendapatkan satu liter BBM saja, warga harus mengantre panjang hingga berkilo-kilometer.

Bahkan, Bahlil sendiri mengakui bahwa listrik di beberapa kabupaten belum menyala dan wilayah tersebut masih gelap.

Kondisi ini dinilai sebagai bukti ironis kegagalan pemerintah dalam memberikan solusi nyata, mengingat penggunaan genset mustahil dilakukan di tengah kelangkaan bahan bakar yang mencekik rakyat.

Dengan nada geram, Ikrar mempertanyakan alasan Presiden Prabowo masih mempertahankan menteri yang dinilai gagal memberikan solusi konkret.

"Ya, kalau buat saya gini, kenapa enggak diganti secepatnya saja sih? Cari orang yang lebih pandai daripada Bahlil," tambahnya.

Menurut Ikrar, situasi tersebut terjadi karena Prabowo bukan sosok yang memahami ketatanegaraan Republik Indonesia secara mendalam.

Ia juga menilai Prabowo hanya menerima informasi dari para menteri atau orang-orang di lingkaran dalam yang justru menutup akses Presiden untuk mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya.

Ikrar menilai ketidakmampuan menteri-menteri tersebut semakin diperparah dengan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dianggap tidak mampu mengambil peran signifikan seperti Jusuf Kalla di masa lalu.

Hal ini membuat Prabowo seolah bekerja sendirian dalam menangani persoalan kedaulatan, bencana di Sumatera, hingga kondisi ekonomi yang merosot.

"Ini kan kelihatannya Pak Prabowo kasihan juga ya karena dia kayaknya sendiri karena wakil presidennya tidak bisa m-backup penuh," pungkas Ikrar.

"Wakil presidennya ini kan kelihatannya enggak punya kemampuan, enggak punya konsep bagaimana menangani bencana. Ini beda dengan waktu zaman SBY, Pak JK itu. Hopeless," lanjutnya.

Profesor Ikrar menyarankan agar Prabowo segera melakukan pergantian menteri dan wakil menteri yang tidak berfungsi maksimal, terutama menteri kehutanan yang dinilai terlalu lambat karena selalu menunggu persetujuan Presiden.

Reporter: Dinda Pramesti K