- Guru Besar UGM menilai bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian Trump adalah blunder kebijakan luar negeri.
- Inisiatif BoP dianggap manifestasi kejumawaan Trump dan bermotif ekonomi, bukan murni untuk perdamaian dunia.
- Posisi Indonesia dinilai melemah dan Dewan Keamanan PBB tetap dianggap lebih baik daripada BoP.
Suara.com - Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM, Nur Rachmat Yuliantoro, menyoroti masuknya Indonesia dalam keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keputusan itu dinilai blunder dari sisi kebijakan politik luar negeri.
Nur menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam BoP menciptakan dilema bagi prinsip Indonesia sendiri, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengapa negara ini bergabung ke dalam badan 'perdamaian' yang justru diketuai oleh pendukung utama genosida.
Hal tersebut, bagi Nur, jelas bertentangan dengan amanat Konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
"Secara internasional, hal ini akan melemahkan posisi Indonesia di mata mereka yang berjuang mendukung Palestina," kata Nur, Rabu (28/1/2026).
Menurut Nur, inisiatif BoP tersebut bukan sepenuhnya upaya untuk membantu menyelesaikan persoalan konflik. Justru, BoP merupakan bagian dari respons Trump yang marah besar ketika tidak mendapatkan Nobel Perdamaian.
"Apa yang dilakukan oleh Trump ini bisa dilihat dari bagaimana ia sebagai individu, bukan sebagai Presiden AS, menunjuk dirinya sendiri sebagai Ketua BoP, yang kemudian memunculkan penolakan keras dari sekutu-sekutu Amerika di Eropa," ujarnya.
Nur memaparkan bahwa ketidakpercayaan Amerika Serikat terhadap PBB bukan menjadi faktor utama dari inisiatif pembentukan BoP. Ada kepentingan geopolitik AS yang juga berperan dalam hal ini.
Namun, ia menilai Donald Trump tidak bisa menjelaskan semua hal tersebut. Sementara itu, pembentukan BoP merupakan manifestasi kejumawaan Trump yang bertemu dengan dukungan dari pengikut garis kerasnya.
Ia menambahkan, regulasi terkait iuran hampir Rp17 triliun yang harus dibayarkan oleh setiap negara yang ingin menjadi anggota tetap BoP mencerminkan sifat transaksional kebijakan luar negeri Trump.
Baca Juga: Purbaya Akui Iuran Dewan Perdamaian Rp 16,7 Triliun Sebagian Besar Dibiayai APBN
"Saya kira kepentingan ekonomi adalah motif sebenarnya dari pembentukan BoP, bukan perdamaian dunia," tegasnya.
Nur belum sepenuhnya melihat inisiatif tersebut memiliki orientasi terhadap perdamaian.
Meskipun masih terlalu dini untuk menilai orientasi dan kinerja BoP secara lebih utuh, Nur mengaku pesimistis setelah melihat struktur keanggotaan dewan tersebut. Menurutnya, BoP hanya akan menjadi arena unjuk kekuatan.
"Negara-negara anggota BoP sekalipun sudah membayar iuran wajib, tampaknya tidak akan berdaya menghadapi tekanan kepentingan yang didesakkan oleh Trump," ujarnya.
Keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif ini, bagi Nur, merupakan sebuah blunder kebijakan politik luar negeri atau dapat dikatakan sebagai kesalahan diplomasi yang sangat fatal. Terlebih, ditambah keharusan Indonesia untuk membayar iuran sebesar Rp16,7 triliun.
Nur menyebut Indonesia sudah tahu ke mana arah harus memberi dukungan kepada multilateralisme, khususnya dalam menyelesaikan urusan-urusan internasional serta menjaga kestabilan, keamanan, dan kemakmuran dunia.
