- Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti jawaban menteri yang direspons melalui media sosial.
- Saleh menekankan bahwa forum rapat kerja adalah tempat sah untuk mendebat kebijakan pariwisata secara transparan.
- Rapat memutuskan Menteri Pariwisata diberi waktu fleksibel menyelesaikan evaluasi kinerja tahun 2025 terlebih dahulu.
Suara.com - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, memberikan catatan terkait mekanisme jawaban yang disampaikan Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana atas pertanyaan-pertanyaan anggota dewan.
Hal tersebut disampaikan Saleh dalam Rapat Kerja (Raker) terkait Evaluasi Kinerja Program 2025 dan Pendalaman Program Kerja 2026 di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (4/2/2026).
Saleh menyoroti adanya sejumlah pertanyaan dari rapat sebelumnya pada 21 Januari 2026 yang belum tuntas dijawab secara resmi di dalam forum, namun justru direspons melalui media sosial.
"Kalau kita mau melanjutkan yang pertama yang 2025 karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab walaupun sudah dicicil melalui medsos, saya lihat. Ya kan, ada yang dicicil lewat medsos padahal sebetulnya jawaban itu di sini mestinya, bukan di medsos. Karena di sini boleh berdebat, ya kan. Tapi sudah baguslah saya lihat, wah semangat Ibu kita ya kan," ujar Saleh dalam pembukaan rapat.
Saleh menegaskan, bahwa forum rapat kerja adalah tempat yang sah secara konstitusional untuk melakukan pendalaman dan perdebatan mengenai kebijakan pariwisata, sehingga transparansi jawaban di dalam ruang rapat menjadi sangat penting.
Untuk itu, Saleh menawarkan skema pembagian waktu rapat agar evaluasi tahun 2025 diselesaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke program kerja tahun 2026.
"Bapak, Ibu, Saudara, karena itu saya tawarkan untuk menjawab yang kemarin itu bisa kita kasih waktu Bu Menteri sekitar 20 sampai 30 menit. Cukup enggak? Yang kemarin Ibu, evaluasi Bu tahun 2025. Jadi saya tawarkan 20-30 menit karena ada beberapa pertanyaan tadi ada beberapa teman nanya di belakang, pertanyaan saya ini belum nih Pak Ketua," jelasnya.
Menanggapi tawaran tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, menyatakan kesepakatannya.
Namun, ia menyarankan agar durasi waktu tidak dipatok secara kaku agar seluruh pertanyaan anggota yang masih menggantung dapat terjawab secara tuntas.
Baca Juga: Prabowo Mau Tata Ulang Kota, DPR: Perlu Tangan Besi Lawan Cengkeraman Pengusaha
"Izin Pak Ketua, terkait dengan skema yang Pak Ketua tawarkan tadi, saya setuju. Hanya saja mungkin batasan waktunya Pak Ketua, karena kemarin saya ingat yang 2025 itu banyak sekali pertanyaan dan pendalaman. Jadi mungkin seselesainya dari menjawab pendalaman dari para anggota," usul Putra Nababan.
Mendengar masukan tersebut, Saleh Partaonan Daulay akhirnya memutuskan untuk memberikan fleksibilitas waktu bagi Menteri Pariwisata hingga pendalaman evaluasi 2025 dianggap selesai oleh seluruh anggota.
"Jadi waktunya tidak mesti 20-30 menit, tapi kalau sudah dianggap cukup menjawab, tidak ada lagi yang mendalami, cukup, nanti masuk ke 2026. Gitu ya? Kita ketok ulang lagi (tok)," pungkas Saleh sembari mengetuk palu tanda kesepakatan dimulainya agenda rapat.
