Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu

Suara.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji hakim bukan solusi pemberantasan korupsi.

Hal itu dia sampaikan langsung kepada Abraham Samad saat bertemu di rumah Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan.

Awalnya, Abraham menjelaskan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia ialah dengan mencegah judicial corruption atau korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum.

“Kemarin waktu saya sampaikan ke Pak Prabowo bahwa ini yang harus diselesaikan, oleh karena itu kenapa menjadi penting reformasi kepolisian karena ini tadi, terjadi yang namanya judicial corruption,” kata Abraham usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk ‘Profesionalisme Penegakan Hukum dan Pengaruhnya bagi Iklim Usaha’ bersama Suara.comdi Hotel Manhattan Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Lebih lanjut, dia menceritakan percakapannya dengan Prabowo soal langkah menaikkan gaji hakim untuk mencegah judicial corruption.

“Pak Prabowo jawab hari itu, ‘Sudah saya sudah tanggulangi’. Saya tanya, ‘Tanggulangi bagaimana, Pak?’ Dia bilang, ‘Saya sudah naikkan gaji hakim’. Saya bilang, ‘Untuk menyelesaikan judicial corruption tidak sesederhana itu’. Kira-kira seperti itu, tidak sesederhana itu,” tutur Abraham.

Menurut dia, penyelesaian korupsi di lingkungan penegak hukum tidak sesederhana menaikkan gaji, tetapi juga perlu ada perubahan struktur dan budaya organisasi penegak hukum.

“Kalau ada kriminalisasi terhadap teman-teman pengusaha itu pasti dimulai dari ujung, mulai dari investigasi, penyelidikan, penyidikan itu dimulai dari aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan.
Oleh karena itu dua institusi ini yang harus betul-betul diperbaiki,” tandas Abraham.