Pertamina Ekspor Minyak BUCO saat Pandemi, Eks Wamen: Kalau Tidak, Rugi Semua

Suara.com - Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo menegaskan bahwa kebijakan ekspor minyak mentah Banyu Urip Crude Oil (BUCO) pada masa pandemi Covid-19 merupakan langkah bisnis yang mendesak dan rasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Susilo sebagai saksi ahli dari Yoki Firnandi, Sani Dinar, dan Agus Purwono dalam kasus tata kelola migas di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, situasi saat pandemi membuat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional turun drastis. Dampaknya, kapasitas kilang menurun dan tangki penyimpanan minyak mentah menjadi penuh.

Susilo menjelaskan, produksi minyak di Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, tidak bisa begitu saja dikurangi atau dihentikan. Jika sumur berhenti berproduksi, ada risiko kerusakan permanen yang membutuhkan biaya dan waktu besar untuk pemulihan.

“Biasanya SKK Migas akan menginstruksikan produksi tetap berjalan. Tidak ada kontraktor yang mau mengerem produksi karena menyangkut cost recovery dan biaya operasional,” ujar Susilo di persidangan.

Minyak mentah yang diproduksi, lanjutnya, merupakan bagian negara yang harus diserahkan kepada Pertamina. Namun, dalam kondisi permintaan turun dan tangki penyimpanan penuh, Pertamina kesulitan menyerap seluruh pasokan.

Bahkan saat itu, Pertamina sampai harus menyewa floating storage atau tangki terapung di laut untuk menampung kelebihan minyak mentah.

“Kalau tidak diekspor, minyak itu mau diapakan? Kebutuhan tidak ada, tangki penuh. Kalau dibiarkan, rugi semua. Jadi harus diekspor,” tegasnya.

Ia menambahkan, ekspor BUCO bukan hanya menyelamatkan kondisi keuangan Pertamina, tetapi juga menjaga penerimaan negara dari sektor migas di tengah situasi krisis global.

“Kalau diekspor, negara tetap dapat revenue. Memang kebutuhannya menurun, tapi produksi tetap jalan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Susilo juga menyoroti maraknya kasus hukum yang menyeret pejabat sektor migas. Ia menilai bisnis minyak dan gas memiliki risiko tinggi dan memerlukan modal besar, teknologi, serta pengalaman.

“Di tahap eksplorasi saja bisa terjadi dry hole, sudah keluar biaya besar tapi tidak dapat minyak,” katanya.

Meski demikian, ia meyakini masih banyak pejabat migas yang berintegritas dan menjadi aset penting dalam pengelolaan sumber daya energi nasional.

“Banyak yang integritasnya sangat tinggi. Itu aset bangsa untuk memproduksi minyak sebaik-baiknya,” ujarnya.

Pandangan senada disampaikan mantan Wakil Ketua KPK, Amien Sunaryadi, yang turut memberikan keterangan terpisah. Ia menekankan bahwa penanganan dugaan korupsi dalam keputusan bisnis tidak bisa hanya berdasar pada kerugian keuangan negara.

Menurut Amien, harus ada pembuktian unsur niat jahat atau mens rea.

“Penyidik harus bisa membuktikan ada niat jahat. Untuk itu diperlukan teknik penyidikan yang lebih advance,” kata Amien.

Ia menambahkan, praktik korupsi di sektor energi kerap terjadi dalam bentuk suap, yang tidak selalu berkaitan langsung dengan kerugian negara.

“Yang harus diberantas itu suap, baik langsung maupun tidak langsung,” tegasnya.