Merasa Dikriminalisasi, Roy Suryo dkk Ajukan Uji KUHP dan UU ITE ke Mahkamah Konstitusi

Suara.com - Roy Suryo Notodiprojo, Tifauzia Tyassuma, dan Rismon Hasiholan mengajukan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka merasa dikriminalisasi karena ditetapkan sebagai tersangka terkait penelitian atas keaslian ijazah mantan presiden Joko Widodo.

Ketiganya kini berstatus tersangka dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum mereka, Refly Harun, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang berlangsung di MK, Jakarta, Selasa (10/2), menganggap tindakan penyidikan melanggar konstitusi.

“Mereka meneliti ijazah mantan presiden, lalu dijadikan tersangka dengan pasal-pasal tersebut. Kami menilai ini pelanggaran konstitusi,” ujar Refly, mengutip dari ANTARA.

Pasal-pasal yang diuji meliputi:

• KUHP lama: Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 311 ayat (1)
• KUHP baru: Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 434 ayat (1)
• UU ITE: Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan (2), serta Pasal 35

Ketiganya menilai pasal-pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil, melanggar hak kebebasan berpendapat, serta kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi. Roy Suryo dkk. mendalilkan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945. Mereka meminta MK memberikan pemaknaan baru, bukan membatalkan pasal, sehingga penerapan tidak mencakup urusan publik atau public affairs, termasuk pejabat publik.

Dalam sidang, Wakil Ketua MK Saldi Isra, selaku ketua majelis hakim panel, menyoroti kedudukan hukum para pemohon. Menurut Saldi, pemohon belum menjelaskan secara rinci siapa mereka dan bukti konkret terkait status tersangka. Selain itu, permohonan belum menunjukkan hubungan sebab-akibat antara pasal yang diuji dengan kerugian hak konstitusional mereka.

“Belum ada benang merah antara pokok permohonan (petitum) dan alasan permohonan (posita). Dalam posita harus dijelaskan mengapa pemaknaan menurut pemohon konstitusional, sementara norma saat ini tidak,” kata Saldi.

Sesuai hukum acara MK, para pemohon diberikan waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan. Perbaikan tersebut, yang tercatat dengan nomor 50/PUU-XXIV/2026, harus diterima paling lambat Senin, 23 Februari 2026.