- Presiden Prabowo akan mengambil tindakan tegas memberantas "telur busuk" penghambat kemajuan ekonomi di birokrasi dan sektor swasta.
- Pembersihan telah dimulai, terbukti dengan pencopotan pejabat OJK/BEI dan pencabutan izin 28 perusahaan perusak lingkungan.
- Pemerintah mengincar mafia pasar modal, termasuk praktik manipulasi "goreng saham", dengan kemungkinan proses hukum terbuka lebar.
Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto telah mengirimkan sinyal kuat tidak akan menoleransi siapa pun yang menghambat kemajuan ekonomi Indonesia. Langkah tegas kini tengah disiapkan untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari para "telur busuk" yang selama ini merugikan negara.
Kabar mengenai rencana "bersih-bersih" besar-besaran ini diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum China Conference Southeast Asia di St Regis Jakarta, Selasa (10/2) malam.
Pencopotan Pejabat di Depan Mata
Hashim menegaskan bahwa momentum pembersihan di lingkup birokrasi sudah dimulai. Hal ini sekaligus menjawab tanda tanya publik mengenai pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) baru-baru ini.
"Sekarang, tinggal masalah membersihkan 'telur-telur busuk' ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan," tegas Hashim dalam diskusi panel yang diikuti secara daring tersebut.
Adik kandung Presiden Prabowo ini memastikan bahwa pemerintah tidak akan pandang bulu. Elit yang terlibat praktik kriminal hingga perusakan lingkungan akan menjadi sasaran utama.
Sebagai bukti nyata, Hashim membeberkan tindakan tegas yang diambil Prabowo saat kunjungan kerja ke London dua pekan lalu. Sebanyak 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat resmi dicabut izinnya karena terbukti merusak lingkungan hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Hashim mengungkapkan bahwa pemerintah menggunakan teknologi canggih untuk mengunci bukti pelanggaran tersebut.
"Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi satelit, drone, hingga bukti lapangan. Meskipun beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elit yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas," ujar Hashim.
Baca Juga: Tak Ada Rencana Reshuffle Jelang Ramadan dan Lebaran, Pemerintah Lagi Fokus Lakukan Ini
Meski demikian, Hashim menekankan bahwa pemerintah tetap mengedepankan asas keadilan. Perusahaan yang merasa tidak bersalah diberikan ruang untuk peninjauan kembali, guna memastikan kebijakan ini bukan sekadar tunduk pada tekanan massa, melainkan berdasarkan "keadilan yang presisi".
![Presiden Prabowo Subianto (atas, kanan) menyampaikan taklimat dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). [ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/02/02/53008-rakornas-pemerintah-pusat-dan-pemda-prabowo-subianto.jpg)
Membidik Mafia "Goreng Saham"
Tak hanya di sektor birokrasi dan lingkungan, radar pembersihan Prabowo juga mengarah ke sektor pasar modal. Hashim menyoroti maraknya praktik manipulasi atau "goreng saham" yang sering kali memakan korban investor ritel dan masyarakat kecil.
Ia memberikan peringatan keras bahwa proses hukum sangat mungkin dilakukan bagi mereka yang memanipulasi pasar.
"Saya bukan Jaksa Agung, namun jika ada orang yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, segala kemungkinan (proses hukum, red) terbuka lebar. Semua opsi ada di atas meja," pungkasnya.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum titik balik bagi iklim investasi di Indonesia yang lebih bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil. (Antara)
