Cegah Banjir Susulan, Dasco Jamin Payung Hukum Pemindahan Tumpukan Kayu di Bendungan Keureuto

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan instruksi tegas untuk segera memindahkan tumpukan kayu yang menyumbat Bendungan Keureuto ke lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Satya Agung.

Langkah tersebut diambil guna menghindari potensi banjir bandang yang lebih besar akibat tekanan material kayu pada pintu bendungan.

Masalah ini mencuat dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Awalnya, anggota Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra, TA Khalid, mengungkapkan kondisi darurat di lokasi bendungan yang dipenuhi material kayu dalam jumlah masif.

"Ada tumpukan kayu 5 hektare, kedalaman menurut PU itu 1 sampai 2 meter. Ini bergerak, kalau dia bergerak menendang sampai pintu bendungan ini banjir melebihi banjir kemarin. Sehingga PU berkoordinasi dengan Satgas DPR RI, kita sudah duduk bersama," kata Khalid.

Ia menjelaskan bahwa pihak PT Satya Agung sebenarnya telah bersedia meminjamkan lahannya sebagai tempat penampungan kayu-kayu tersebut.

Namun, pihak perusahaan memerlukan jaminan payung hukum agar niat baik membantu pemerintah tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Ada lahan HGU daripada Satya Agung kita minta Satya Agung dan sudah dikasih, tapi mereka laporan kemarin jajaran dari PT Satya Agung minta kerja sama diteken oleh Satgas DPR RI atau diteken oleh kami karena mereka takut nanti jangan dia mau bantu kayu yang numpuk pindah ke lahan dia malah dia yang jadi masalah maka ini mohon perhatian segera," paparnya.

Khalid menambahkan, kekhawatiran perusahaan muncul jika di masa depan tumpukan kayu tersebut justru dianggap sebagai temuan pelanggaran saat dilakukan pemeriksaan resmi.

"Karena mereka minta jaminan atas bantuannya, karena takut Pak Tito kayu dalam bendungan pindah ke lahan mereka begitu pemeriksaan seolah dia jadi musibah," katanya.

Merespons urgensi tersebut, Dasco selaku pimpinan rapat langsung memutuskan agar proses pemindahan kayu dilakukan secepat mungkin demi keselamatan masyarakat di sekitar bendungan.

"Kita putuskan di sini bahwa hal tersebut bisa dilakukan. Bahwa kayu-kayu yang ada di sungai dapat segera diangkut dan ditaruh di lahan tersebut," jawab Dasco.

Terkait kekhawatiran PT Satya Agung, Dasco menegaskan kesiapannya bersama pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan hukum bagi pemilik lahan yang telah membantu proses evakuasi material bencana tersebut.

"Mengenai masalah payung hukumnya nanti kalau dia minta jaminan, biar nanti ketua satgas pemerintah dan ketua satgas DPR yang menandatangani semua untuk menjamin supaya tidak terjadi satu dan lain hal terhadap pemilik lahan yang sudah bersedia membantu supaya kayu-kayu tersebut tidak kemudian membuat bendungan terjadi apa pun," imbuhnya.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat normalisasi fungsi Bendungan Keureuto serta meminimalkan risiko jebolnya pintu air akibat hantaman kayu saat debit air meningkat.