Menhan AS Ancam Penantang Washington: Akan Bayar Harga Mahal!

Suara.com - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth memperingatkan bahwa pihak mana pun yang menantang kekuatan Washington akan “membayar harga yang mahal,” seraya menegaskan dominasi militer AS melalui sejumlah operasi terbaru.

Berbicara dalam rangkaian tur nasional Arsenal of Freedom di Arkansas, Jumat (27/2), Hegseth mengatakan tujuan utama kebijakan pertahanan AS adalah menciptakan daya gentar yang begitu kuat sehingga calon lawan “gemetar ketika berpikir untuk menantang” Amerika Serikat.

“Alangkah baiknya jika kita hidup di dunia di mana bersikap baik membawa perdamaian. Namun itu bukan dunia tempat kita hidup. Ini dunia yang telah jatuh, di mana orang-orang kuat harus tetap kuat untuk mempertahankan apa yang mereka cintai,” ujarnya.

Hegseth juga menegaskan adanya urgensi bagi industri pertahanan AS untuk meningkatkan produksi dan kualitas persenjataan. Ia menyatakan pemerintahan saat ini mengirimkan “sinyal permintaan yang jelas dan berkelanjutan” kepada industri dalam negeri. “Kami menginginkan yang terbaik, dan kami membutuhkannya sejak kemarin. Era kelemahan dan era ‘wokeness’ sudah berakhir,” katanya.

Dalam pidatonya, ia turut menyinggung sejumlah kebijakan militer sebelumnya yang dinilai keliru, termasuk penarikan pasukan dari Afghanistan dan perang di Ukraina. Menurutnya, periode tersebut berakhir sejak hari pertama pemerintahan Presiden Donald Trump.

Hegseth kemudian memaparkan Operasi Absolute Resolve di Venezuela sebagai contoh kekuatan militer AS. Ia mengklaim bahwa sebelum pasukan AS mendarat, sebanyak 44 rudal diluncurkan secara serentak ke 44 target berbeda di kawasan Karibia, hanya tiga menit sebelum pasukan mencapai sasaran.

Menurutnya, serangan presisi tersebut membuat pasukan AS hanya menghadapi tembakan terbatas saat menjalankan operasi.

“Jika Anda menantang Amerika Serikat, Anda akan membayar harga yang mahal. Maduro mempelajarinya bulan lalu,” ujar Hegseth.

Washington melancarkan Operasi Absolute Resolve pada 3 Januari dengan tujuan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan membawanya ke tahanan AS. Serangan tersebut mencakup pemboman terhadap pertahanan udara dan infrastruktur komunikasi di Venezuela utara, serta operasi khusus di Caracas untuk menahan Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

Pemerintahan Trump menggambarkan operasi itu sebagai bentuk penegasan kembali Doktrin Monroe—yang memandang Amerika sebagai kawasan tertutup bagi pengaruh luar—serta langkah terhadap dugaan perdagangan narkoba dan korupsi. Pemerintah AS juga secara terbuka mengaitkan operasi tersebut dengan kepentingan strategis atas cadangan minyak besar Venezuela.

Sumber: Anadolu