- Pemerintah mengkaji skema WFH bagi ASN dan swasta sebagai strategi penghematan energi di tengah dinamika ekonomi global.
- Anggota Komisi II DPR, Ujang Bey, mendukung namun meminta perencanaan detail teknis mengenai durasi dan jumlah personel yang terdampak.
- Ujang mendesak pemerintah mempertimbangkan dampak WFH terhadap stabilitas kinerja sektor swasta dan kualitas pelayanan publik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema kerja fleksibel atau work from home (WFH) sebagai langkah strategis merespons kenaikan harga minyak dunia yang terus membayangi stabilitas ekonomi nasional.
Kebijakan ini diproyeksikan tidak hanya menyasar pegawai di lingkungan pemerintahan, tetapi juga membuka ruang bagi sektor swasta untuk menerapkan pola serupa.
Langkah ini diambil sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika global yang berdampak langsung pada biaya energi dan mobilitas masyarakat di kota-kota besar.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Airlangga Hartarto menekankan bahwa kajian mendalam sedang dilakukan untuk memastikan efektivitas kebijakan ini.
Fokus utama dari skema WFH ini adalah menciptakan efisiensi di berbagai lini, terutama dalam penggunaan energi fosil yang harganya sangat bergantung pada pasar internasional.
TERPOPULER
