- Anggota Komisi II ingatkan potensi lonjakan mobilitas jika WFH setiap Jumat.
- WFH di hari Jumat berisiko jadi libur panjang yang mengganggu efisiensi BBM.
- DPR minta pemerintah kalkulasi presisi hari WFH demi efisiensi energi nasional.
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengingatkan pemerintah mengenai potensi lonjakan mobilitas masyarakat jika kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) satu hari dalam sepekan diterapkan setiap hari Jumat.
Khozin menilai, alih-alih menekan pergerakan warga demi efisiensi Bahan Bakar Minyak (BBM), penetapan WFH pada hari Jumat justru berisiko memicu efek sebaliknya.
"WFH di hari Jumat berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat menjelang akhir pekan karena akan dianggap sebagai libur panjang (long weekend). Hal ini membuat tujuan utama WFH menjadi bias karena aktivitas perjalanan warga tetap tinggi," ujar Khozin kepada wartawan, Kamis (26/3/2026).
Menurut Khozin, konteks kebijakan WFH saat ini sangat berbeda dengan masa pandemi COVID-19. Saat ini, situasi nasional sudah kembali normal tanpa adanya pembatasan sosial (social distancing).
Oleh karena itu, penentuan jumlah serta pemilihan hari WFH harus benar-benar difokuskan pada target efisiensi penggunaan energi secara nyata.
Ia berpendapat bahwa rencana WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun sektor swasta ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk sekaligus mengendalikan polusi udara dan memperbaiki tata kelola transportasi publik.
"Skema kebijakan WFH harus selaras dengan maksud dan tujuannya. Penentuan jumlah hari, pilihan hari, hingga cakupan wilayah daerahnya wajib dikalkulasi secara presisi. Tujuannya agar target efisiensi BBM tercapai tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat," pungkas Khozin.
TERPOPULER
